Infografis
Kan sudah ada. Sebenarnya ahli pidana tidak kurang. Namun yang masalah, (pembahasannya) tidak melibatkan masyarakat yang kena dampaknya dan stakeholder.
Pemerintah dan DPR terkesan tidak transparan dalam pembahasan RKUHP kemarin. Perlu tidak menjamin keterbukaan informasi publik terhadap proses pembahasan RKUHP, termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan RKUHP terkini?
Sangat perlu. Harus ada ruang dialog dan terbuka bagi publik. Semuanya harus transparan dan partisipatif dalam pembahasan dan perumusannya. Tidak hanya mengundang ahli pidana saja, tetapi yang penting masyarakat yang kena dampaknya nanti. Ahli boleh tahu teorinya, tetapi permasalahan riilnya tentu masyarakat dan stakeholder yang mengerti.
