Rano Karno: Politik Itu Kejam, Kita Harus Siap dengan Segala Konsekuensi

Arsito Hidayatullah | Erick Tanjung
Rano Karno: Politik Itu Kejam, Kita Harus Siap dengan Segala Konsekuensi
Ilustrasi wawancara. Rano Karno. [Foto: Alfian Winanto / Olah gambar: Suara.com]

Rano Karno mengakui dalam politik popularitas bisa jadi faktor nomor satu, tapi bukan satu-satunya karena ada unsur lain yang bisa bermain.

Suara.com - Dikenal sebagai salah satu sosok selebritas atau artis yang terjun ke dunia politik, Rano Karno tergolong salah satu yang berpengalaman, baik di lembaga eksekutif maupun di legislatif. Menjabat Wakil Gubernur kemudian sempat menjadi Gubernur Banten, Rano juga tergolong yang cukup lengkap merasakan pahit-manisnya dunia politik.

Dalam kesempatan berkunjung ke kantor Arkadia Digital Media di Jakarta, Selasa (7/1/2020) lalu, Rano pun sempat diajak berbincang sejenak seputar topik tersebut, yakni artis di dunia politik. Padahal, saat itu dia sejatinya datang bersama rombongan artis lainnya dalam rangka promo film ketiga dalam trilogi Si Doel, sebuah judul sinema yang melambungkan namanya sejak bertahun-tahun lalu.

Berikut petikan wawancara singkat Suara.com dengan Rano Karno saat itu:

Anda diketahui sudah dua kali menjadi anggota DPR RI. Apakah hal ini berkaitan dengan popularitas Anda sebagai artis?

Salah satu unsur yang mengantarkan saya ke gedung dewan, ya, karena saya artis. Walaupun itu bukan satu-satunya unsur. Kemudian unsur yang lain, karena pemilihan Dapil (daerah pemilihan) yang tepat. Dapil saya ini kan Banten III. Kenapa saya di Banten III? Karena kebetulan dulu saya pernah jadi Gubernur. Jadi, jauh lebih mudah; "deposito"-nya sudah adalah. Jadi betul, ini adalah yang kedua. Tetapi ini bukan dua periode. Artinya, ini saya menjadi anggota dewan (memang) tak lepas daripada itu (status artis).

Begitu juga tampaknya saat Anda ikut Pilkada dan menang pada periode pertama. Apakah memang popularitas artis itu sangat diperhitungkan dalam "matematika politik elektoral" di Indonesia?

Dalam matematika politik elektoral, popularitas nomor satu, walaupun bukan satu-satunya. Terbukti, (di) Pilkada kedua saya kalah, karena ada unsur lain yang bermain, (yang) memang mungkin tidak bisa saya isi. Cuma tentu, saya menyikapi dengan positif, bukan negatif. Artinya, salah satu elektoral yang paling mudah adalah populer. Itu saja sudah menjadi, minimal 30 persen sudah bisa kita ini (jadi modal menang). Yang kedua, strategi pemenangan seperti apa.

Soal kinerja bagaimana? Apakah Anda melihat ada perbedaan kinerja antara politikus artis maupun yang bukan?

Oh, sama saja. Karena (di DPR) artis ini kan masuk ke dalam komisi-komisi yang bukan bagian artis. Kebetulan kalau saya di Komisi X, memang saya yang minta. Karena itu bicara tentang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata. (Artis) Yang lain tidak di sini. Kalau pun dikatakan artis di Komisi X, cuma ada tiga: saya, Bang Dede Yusuf, dan Desi Ratnasari. Ya, cuma tiga itu. Yang lain, Mulan dan Krisdayanti (itu) di Komisi IX.

Banyak yang menilai artis terjun ke politik itu hanya untuk "melebarkan sayap" secara ekonomis. Benarkah? Bagaimana Anda melihat kawan-kawan artis selama ini?

Kalau unsurnya nilai ekonomis, salah. Ya, saya minta maaf ya, bukan berarti nggak bersyukur. Tetapi kalau dihitung dari sudut ekonomi, pemasukan sebagai artis jauh lebih besar ketimbang anggota DPR. Bayangkan, anggota DPR saja kalah dengan anggota DPRD DKI. Artinya, bukan ke situ tujuan kami. Maaf. Walaupun bisa diperdebatkan, kenapa saya terjun ke dunia politik. Kalau orang bilang karena sudah tidak laku, belum tentu. Karena saya bisa melakukan (pengembangan karier) diri sendiri kan. Begitu juga dengan Mbak Desi, begitu juga dengan Bang Dede Yusuf. Nah artinya, tentu lebih kepada panggilan. Karena ya, bahasanya "politik itu kejam". Kejam waktu, kejam disiplin, artinya kita mengejamkan diri. Harus siap dengan segala macam konsekuensi. Kalau nggak, jangan. Kalau tanggung-tanggung, jangan.

Megawati di Rakernas PDIP (Antara/Widodo S Jusuf)
Rano Karno saat masih menjabat Gubernur Banten, bersama Ganjar Pranowo dan politisi lainnya di acara Rakernas PDIP beberapa waktu lalu. [Antara/Widodo S Jusuf]

Artis atau kaum artisan sudah sejak lama terpaut dengan politik di Indonesia, bahkan sejak era pergerakan kemerdekaan. Apakah Anda tahu itu?

Betul, betul, betul. Jangan dipersempit (bahwa) artis itu hanya bintang film atau penyanyi. Seniman panggung, penyair, para pujangga, mereka juga masuk kelompok artis atau kelompok seniman. Jadi memang sejak dulu sudah kental. Bahkan dikatakan Soekarno juga seorang seniman, walaupun dia bukan pemain panggung. Tapi dia pernah menciptakan tonil (panggung sandiwara), menciptakan panggung. Artinya seperti itu gitu lho.

Ada pula yang bilang kaum artisan jangan ikut berpolitik, sebab akan menciderai karyanya. Anda sependapat atau tidak?

Nggak juga. Kalau dikatakan apakah setelah menjadi anggota dewan kita tidak boleh terjun ke dalam dunia keartisan, tidak ada aturannya. Yang tertulis untuk mengikat itu tak ada. Artinya, di saat kita bisa membagi waktu, tak ada masalah. Karena sekarang ini yang kita tahu, arahan dari Ketua Dewan (DPR), rapat itu dari Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu dan Minggu lebih banyak kunjungan ke daerah. Artinya, Jumat, Sabtu dan Minggu itu waktu kosong. Nah, kalau memang ingin dimanfaatkan (dengan kegiatan artis), ya hari itu. Makanya yang di anggota dewan dari artis itu kan bintang film, penyanyi dan pelawak. Jadi dia bisa. Kecuali ada peraturan yang tertulis dalam tata tertib, misalnya tidak boleh, dengan begitu kita harus menerima konsekuensi tidak boleh. Tapi selama nggak ada aturan sih, nggak ada masalah.

Apa penilaian Anda terhadap kaum artisan di DPR? Apakah benar hanya diperlukan saat voting?

Mungkin bukan voting barangkali ya, tapi lebih pada suara ya. Mungkin awalnya artis itu ditarik untuk vote getter. Tapi kan nggak banyak artis yang berhasil. Banyak artis yang nyaleg lho, tapi banyak yang gagal, di setiap partai. Saya di PDI Perjuangan artisnya juga banyak, tetapi yang kepilih tidak 100 persen. Jadi kembali lagi ke pemilihan di masyarakat. Masyarakat punya hak memilih. Dia punya perspektif sendiri melihat dan memilih seorang artis. Itu realitanya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djaja Buddy Suhardja, mengaku pernah memberikan sejumlah uang kepada Anda (sewaktu jadi Wakil Gubernur). Itu diungkap Djaja saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, terkait sidang lanjutan kasus korupsi alkes Banten dan Tangerang dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana. Tanggapan Anda?

Betul, sudah saya jawab itu. Ini kan sebetulnya masalah lama yang sudah saya jawab berkali-kali dengan teman-teman media maupun hukum. Artinya, biarkan saja kasus ini berjalan. Ini kan nggak selesai pada waktu itu. Kita serahkan ke proses hukum saja.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS