Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Pemerintah Harus Transparan Hitung Harga BBM

Ardi Mandiri | Suara.com

Kamis, 25 September 2014 | 05:15 WIB
 Pemerintah Harus Transparan Hitung Harga BBM

Suara.com - Pakar ekonomi Anthony Budiawan menyebutkan pemerintah harus transparan dalam menghitung harga dan subdisi bahan bakar minyak (BBM) dengan cara dipublikasikan kepada masyarakat guna menghindari politisasi.

"Selama ini harga BBM dipolitisasi dan sekarang harus melihat berapa harga yang pantas untuk rakyat," kata Anthony di Jakarta Rabu (24/9/2014).

Rektor Kwik Kian Gie School of Business itu mengatakan Pemerintah Indonesia masih perlu memberikan subsidi bagi rakyat namun dengan catatan untuk BBM yang berkualitas.

Hal itu dengan pertimbangan jenis, kualitas, perbandingan harga BBM di luar negeri, serta kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Anthony menyatakan pemerintah memberlakukan seluruh lapisan masyarakat harus menggunakan BBM jenis Pertamax dengan menetapkan harga Rp7.500 per liter "Karena dengan Pertamax itu menurut saya Rp7.500 kalau pemerintah berani itu yang layak," ujar Anthony seraya menambahkan harga Pertamax Rp7.500 berarti pemerintah mensubsidi Rp1.300 per liter.

Anthony menganggap lebih baik mensubsidi Pertamax dibandingkan menaikkan harga BBM jenis Premium karena masyarakat akan menilai hal yang wajar dengan kualitas BBM yang lebih bagus.

Sementara itu, Direktur "Institute for Development of Economic and Finance" (Indef) Enny Sri Hartati menuturkan pemerintah perlu perencanaan komprehensif sebelum memutuskan menaikkan harga BBM agar tidak menimbulkan polemik dan gejolak ekonomi.

Meski menjadi bahan politisasi, Enny menekankan penerapan harga BBM harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang lebih efisien bagi kesejahteraan rakyat dan memiliki daya saing.

Mantan Menteri Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie mengaku tidak dapat menuturkan secara tegas pemerintah harus menaikan harga BBM atau tidak.

Kwik mengungkapkan satu alasan pemerintah menaikan harga BBM bertujuan mendapatkan uang banyak untuk tujuan lain.

Lebih lanjut, pakar ekonomi itu menambahkan pemerintah tidak bisa beralasan kalau tidak menaikkan harga BBM akan mengeluarkan anggaran besar.

"Itu pengertian yang salah dan suatu perbedaan yang sangat tajam," ucap Kwik. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Subsidi BBM dan Elpiji untuk 2015 Disepakati Rp276 Triliun

Subsidi BBM dan Elpiji untuk 2015 Disepakati Rp276 Triliun

Bisnis | Senin, 22 September 2014 | 21:15 WIB

Polisi Amankan 137 Jerigen BBM Ilegal

Polisi Amankan 137 Jerigen BBM Ilegal

News | Minggu, 21 September 2014 | 17:35 WIB

BPH Migas: BBM Naik 3 Ribu Masih Masuk Akal

BPH Migas: BBM Naik 3 Ribu Masih Masuk Akal

Bisnis | Senin, 15 September 2014 | 17:05 WIB

Penyelundupan BBM Rp1,3 T

Penyelundupan BBM Rp1,3 T

Foto | Senin, 08 September 2014 | 14:40 WIB

Tolak Menaikkan Harga BBM, Presiden SBY Disebut Picik

Tolak Menaikkan Harga BBM, Presiden SBY Disebut Picik

News | Minggu, 07 September 2014 | 15:54 WIB

Terkini

Purbaya Terima Aduan 46 Ribu Masalah Ditjen Pajak dan Bea Cukai

Purbaya Terima Aduan 46 Ribu Masalah Ditjen Pajak dan Bea Cukai

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 19:31 WIB

Cerita Purbaya Ditekan Investor Asing Gegara Ragukan Kondisi Ekonomi RI

Cerita Purbaya Ditekan Investor Asing Gegara Ragukan Kondisi Ekonomi RI

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 19:14 WIB

Diproyeksi Masih Tertekan, Intip Ramalan Pergerakan IHSG Pekan Depan

Diproyeksi Masih Tertekan, Intip Ramalan Pergerakan IHSG Pekan Depan

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 18:58 WIB

Progres Pembangunan Pabrik Kimia Milik Chandra Asri Capai 66%

Progres Pembangunan Pabrik Kimia Milik Chandra Asri Capai 66%

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 18:48 WIB

Nilai Tukar Rupiah Bisa Terus Melorot ke Level Rp 17.500 di Pekan Depan

Nilai Tukar Rupiah Bisa Terus Melorot ke Level Rp 17.500 di Pekan Depan

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 18:36 WIB

UMKM Binaan Pertamina Raup Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026

UMKM Binaan Pertamina Raup Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:31 WIB

Simulasi Pengajuan Cicilan KUR BRI Hingga Rp500 Juta untuk UMKM 2026

Simulasi Pengajuan Cicilan KUR BRI Hingga Rp500 Juta untuk UMKM 2026

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:26 WIB

BI Lapor Uang Primer Tumbuh Melambat 14,3% pada April 2026

BI Lapor Uang Primer Tumbuh Melambat 14,3% pada April 2026

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:19 WIB

ASDP Masih Raih Pendapatan Rp 4,96 triliun pada 2025 di Tengah Tantangan Bisnis

ASDP Masih Raih Pendapatan Rp 4,96 triliun pada 2025 di Tengah Tantangan Bisnis

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:14 WIB

OJK Restui Merger BPR Danaputra Sakti dengan BPR Harta Swadiri

OJK Restui Merger BPR Danaputra Sakti dengan BPR Harta Swadiri

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:04 WIB