Suara.com - Gejolak politik yang saat ini dipertontonkan di parlemen mengkhawatirkan kalangan industri dan investor. Optimisme yang mencuat tinggi dengan aksi pembelian bersih investor asing secara kumulatif sebesar Rp57,26 triliun pasca terpilihnya Joko Widodo – Jusuf kalla sebagai presiden mendadak berbalik arah pascapemilihan ketua DPR.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Poltak Sitanggang mengatakan, aksi jual investor asing secara kumulatif tercatat Rp46,596 triliun yang terjadi sejak UU Pilkada ditetapkan dan mencapai puncaknya saat Ketua DPR RI dilantik. Hal yang sama terlihat di indeks IHSG dan nilai tukar rupiah di bursa yang mengalami penurunan drastis.
“Bagi industri pertambangan, situasi ini merupakan isyarat nyata bahwa politik yang gaduh dan kisruh politik yang berkepanjangan di parlemen akan memicu ketidakpercayaan investor dan dunia usaha terhadap kepastian berusaha dan berinvestasi di dalam negeri. Arogansi kekuasaan yang terlihat jelas di gedung DPR / MPR RI dan dipertontonkan membuat kalangan investor yang semula percaya bahwa iklim usaha di negeri ini akan semakin baik di era Jokowi-JK berubah drastis dengan komposisi Parlemen yang terlihat jelas dikuasai oleh oposisi pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Kamis (9/10/2014).
Poltak mengatakan, sektor energi dan industri pertambangan masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, rusaknya iklim investasi dan munculnya ketidakpercayaan investor terhadap kepastian berusaha di negeri ini akan berdampak besar terhadap upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan energi.
“Keinginan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia yang berdaulat di bidang energi dengan melakukan industrialisasi dan merampungkan hilirisasi di sektor pertambangan dan migas praktis terhambat karena mundurnya para investor. Penguasaan SDA Indonesia yang saat ini praktis didominasi oleh kekuatan lama pemodal asing akan semakin sulit tergusur,” lanjutnya.
Apemindo, kata Poltak, maupun kalangan pengusaha pertambangan, membutuhkan iklim usaha yang kondusif dan jaminan investasi. Dia yakin dengan pemerintahan yang bersih yang akan diwujudkan oleh Jokowi-JK dalam struktur kabinetnya serta program-program yang maju yang pro perubahan dan pro penguatan industri nasional akan mampu membuat Indonesia berdaulat di semua sektor.
