Suara.com - Pelantikan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla hari ini, Senin (27/10/2014) di Istana Presiden diwarnai unjuk rasa sekitar 3.000 buruh yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Para buruh menilai kenaikkan BBM akan memberatkan ekonomi buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Rencana Presiden Joko Widodo yang akan menaikan harga BBM pada awal tahun nanti akan berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok," kata Wakil Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Yuni Fitri saat melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Balai Kota Jakarta, Senin (27/10/2014).
Berdasarkan pantauan Antara, sekitar 3.000 orang gabungan dari organisasi buruh yaitu FPBI, SPKAG, SMBI dan PPI pada pukul 10.00 WIB melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakara dan selanjutnya pukul 12.00 WIB buruh bergerak melakukan demontrasi di depan Gedung Istana Presiden.
Ribuan demontrasi tersebut berjalan dengan tertib, lancar, karena mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Yuni Fitri menilai, rencana pemerintah menaikan harga BBM tersebut, merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada peningkatan kesejahteraan buruh.
"Ini jelas, kenaikan harga BBM ini akan berdampak langsung dengan berbagai kebutuhan pokok, jasa dan lainnya, sehingga antara biaya kebutuhan dengan upah yang diterima tidak sebanding lagi," ujarnya.
Ia mengatakan, upah minimum Jakarta 2014 hanya Rp2,3 juta, sementara biaya untuk kebutuhan sehari-hari, jasa dan lainnya mencapai Rp4 jutaan.
"Apabila BBM naik, maka pengeluaran buruh untuk memenuhi kebutuhannya naik dua kali lipat, otomatis buruh tidak bisa hidup layak, bahkan akan semakin terbelit hutang untuk memenuhi kebutuhannya," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, diharapkan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM ini, karena akan memberatkan ekonomi buruh.
"Jika BBM ini harus naik, maka pemerintah harus juga menaikan upah buruh, sehingga ada keseimbangan antara pengeluaran dan upah buruh tersebut," ujarnya. (Antara)
