Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan tanpa ada langkah tegas dan penegakan kedaulatan, program pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
"Untuk menjalankan ini perlu kedaulatan. Tanpa kedaulatan tidak bisa menjalankan program apapun," kata Susi Pudjiastuti dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 provinsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa, (17/2/2015).
Menurut Susi, berbagai peraturan menteri dan surat edaran yang telah dikeluarkannya adalah untuk memperbaiki sumber daya perairan sesuai visi dan misi lautan sebagai masa depan bangsa.
Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat di Indonesia terlalu banyak ironi dan anomali karena republik ini memiliki beragam sumber daya alam tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal.
Ia mencontohkan, Indonesia adalah penghasil minyak mentah tetapi sudah menjadi negara net importir, begitu pula di sektor kelautan dan perikanan semakin sedikit rakyat yang mampu memakan kakap merah karena banyak dari komoditas tersebut yang diekspor.
Kepada perwakilan kepala daerah dari 34 provinsi yang hadir, Menteri Susi meminta agar berperan aktif dalam menyosialisasikan setiap kebijakan dari pemerintah pusat sehingga dapat terkomunikasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik.
"Apabila perbaikan dalam rencana aksi ini ditindaklanjuti, saya meyakini akan tercapainya tujuan bersama, salah satunya adalah memperbaiki tata kelola di sektor kelautan," katanya.
Selain itu, ujar dia, beberapa tujuan lain yang diharapkan dapat tercapai antara lain adalah pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi, serta harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait.
Ia juga menyatakan bahwa salah satu kunci suksesnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah transparan dan tata kelola yang baik, serta tidak adanya lagi egosektoral serta adanya keterlibatan masyarakat secara aktif. (Antara)
TERPOPULER
