Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengakui ada kemungkinan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak tepat waktu dan terlambat dari jadwal yang ditetapkan pada akhir Maret 2015.
"Kita sudah memperbaiki e-procurement, tapi mungkin belanja pemerintah belum berjalan sesuai yang diharapkan. Tendernya mungkin belum berjalan. Ini lebih (ke) masalah teknis," ujarnya di Jakarta, Senin (30/3/2015).
Sofyan mengatakan, proses tender barang dan jasa setelah pengesahan APBN-P 2015, mestinya sudah harus dilakukan untuk mendorong perekonomian. Ini sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Imbauan Presiden tersebut, lanjut Sofyan, bertujuan agar proses pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak terhambat dan berjalan tepat waktu. Terutama menurutnya bagi pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dilakukan dalam waktu setahun saja.
"Kualitas belanja lebih baik kalau tender dilakukan hari ini, (agar) ada jangka waktu delapan bulan. Kalau tender pada Juli, membangunnya cuma lima bulan, jadi ada masalah pada kualitas. Apalagi kalau tender baru September, praktis proyek tidak berjalan," ujarnya.
Selain itu, menurut Sofyan, penyerapan belanja yang dipercepat dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Antara lain bisa membantu tumbuhnya sektor jasa konstruksi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta melahirkan berbagai dampak positif lainnya.
Mengenai kemungkinan masih banyaknya kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang belum menggunakan sistem e-procurement, Sofyan hanya meminta agar sistem pengadaan elektronik tersebut digunakan secara maksimal sesuai Inpres dimaksud.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, lebih optimistis jika pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan sesuai jadwal. Hal itu terutama setelah kementerian/lembaga dipastikan melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) paling lambat pada akhir April 2015.
"Sebagian besar sudah selesai (penyerahan DIPA-nya), sehingga sudah bisa dieksekusi (belanjanya) di lapangan. Mayoritas dari 55 kementerian/lembaga, sudah di atas 45 yang selesai. Target kami tak lebih dari April akan selesai," tegasnya. [Antara]
TERPOPULER
