Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.790.000
Beli Rp2.665.000
IHSG 6.127,381
LQ45 611,168
Srikehati 300,000
JII 381,954
USD/IDR 17.878

Ada Indikasi Mafia Batubara, Target PNBP Dinilai Sulit Tercapai

Arsito Hidayatullah, Dian Kusumo Hapsari

Senin, 25 Mei 2015 | 00:41 WIB
Ada Indikasi Mafia Batubara, Target PNBP Dinilai Sulit Tercapai
Ilustrasi pertambangan batubara. [Shutterstock]

Suara.com - Pemerintah memiliki harapan khusus terhadap sektor pertambangan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara dapat dinaikkan Rp10 triliun menjadi Rp52 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VI DPR RI, Kardaya Warnika menilai, target tersebut akan sulit dicapai. Pasalnya menurutnya, kenaikan target PNBP tersebut belum diikuti dengan langkah yang kongkret. Salah satunya adalah dalam pemanfaatan sumber batubara yang masih jauh dari optimal. Hal ini lantaran banyaknya mafia batubara bermain di sektor tersebut.

"Ini sulit tercapai. Lihat saja ekspor batubara hingga kini tidak terkendali. Belum tersedianya standar operasional pelayanan yang memadai. Bagaimana bisa mencapai target tersebut, kalau yang menjadi landasan saja belum ada perbaikannya,” jelas Kardaya, saat ditemui dalam diskusi energi di Jakarta, Minggu (24/5/2015).

Selain itu, Kardaya menilai bahwa di sektor minerba ini juga ada indikasi praktik mafia dalam pengelolaan tambang batubara. Dengan adanya mafia yang berkeliaran, hal ini menurutnya berpotensi merugikan negara.

"Mafia batubara lebih kelihatan dari migas. Karena migas kerjanya di luar (negeri), batubara di dalam (negeri) kerjanya. Jadi, lebih kelihatan. Ini kan dapat merugikan negara kalau tidak segera ditelusuri dan dilakukan pengawasan yang ketat. Logika saja, ada pelabuhan bukan khusus batubara. Itu kan bisa kelihatan," jelasnya.

Oleh sebab itu, Komisi VI DPR RI menurut Kardaya, meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah tepat, agar tambang batubara dapat dimanfaatkan secara tepat untuk kepentingan bangsa. Salah satunya adalah dengan fokus pada pengelolaan batubara yang tidak untuk diekspor, namun untuk dimanfaatkan di dalam negeri, seperti dijadikan sebagai sumber energi.

"Ini akan lebih berguna, jika lebih dimanfaatkan untuk kepentingan negara ketimbang harus diekpor. Terus, masalah hukumnya juga harus diperbaiki. Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap permainan mafia yang ilegal, dengan melakukan penindakan-penindakan yang tepat. Rencananya, (ini) akan dimasukkan dalam RUU Minerba dalam Prolegnas, seperti (mengenai) pengoptimalan pemanfaatan mineral termasuk batubara," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Perhapi: Batubara Bukan Sumber Penerimaan Negara, tapi Energi

Perhapi: Batubara Bukan Sumber Penerimaan Negara, tapi Energi

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2015 | 18:29 WIB

Demi Anak Cucu, Pemerintah Batasi Produksi Batubara

Demi Anak Cucu, Pemerintah Batasi Produksi Batubara

Bisnis | Kamis, 02 Oktober 2014 | 14:25 WIB

Terkini

Airlangga Klaim Kebijakan Ekspor Satu Pintu Tak Ganggu Ambisi RI Jadi Raja Kendaraan Listrik

Airlangga Klaim Kebijakan Ekspor Satu Pintu Tak Ganggu Ambisi RI Jadi Raja Kendaraan Listrik

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 07:16 WIB

Tak Cuma AS, Pemerintah RI Siapkan 'Karpet Merah' DHE SDA Eksportir Asing

Tak Cuma AS, Pemerintah RI Siapkan 'Karpet Merah' DHE SDA Eksportir Asing

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 19:20 WIB

Perkuat GCG dan Efisiensi, Pengamat Apresiasi Tata Kelola BUMN

Perkuat GCG dan Efisiensi, Pengamat Apresiasi Tata Kelola BUMN

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 16:54 WIB

Danantara Sumberdaya Indonesia Beroperasi, Pemerintah Masih "Buta" Soal Target Kinerja

Danantara Sumberdaya Indonesia Beroperasi, Pemerintah Masih "Buta" Soal Target Kinerja

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 16:47 WIB

DSI Resmi Kelola Ekspor Mulai 1 Juni, Ada Bocoran Peran Dirjen Bea Cukai

DSI Resmi Kelola Ekspor Mulai 1 Juni, Ada Bocoran Peran Dirjen Bea Cukai

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 16:19 WIB

Belajar dari 'TikTok', Rugi di Pasar Modal: Bahaya Investasi Berbasis Tren Media Sosial

Belajar dari 'TikTok', Rugi di Pasar Modal: Bahaya Investasi Berbasis Tren Media Sosial

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 15:25 WIB

Bisnis Gerai Minuman di Tengah Tekanan Ekonomi, Ada yang Tutup dan Berkembang

Bisnis Gerai Minuman di Tengah Tekanan Ekonomi, Ada yang Tutup dan Berkembang

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 15:20 WIB

IHSG Ambles Tapi Aset Emiten Melesat Rp94 Triliun, Ini Penyebabnya

IHSG Ambles Tapi Aset Emiten Melesat Rp94 Triliun, Ini Penyebabnya

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 14:57 WIB

Harga CPO Anjlok Pertengahan Tahun 2026, Kemendag Ungkap Penyebabnya

Harga CPO Anjlok Pertengahan Tahun 2026, Kemendag Ungkap Penyebabnya

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 13:43 WIB

Rincian Aturan Baru Pajak UMKM: CV, Firma, dan PT Baru Kehilangan Fasilitas PPh

Rincian Aturan Baru Pajak UMKM: CV, Firma, dan PT Baru Kehilangan Fasilitas PPh

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 13:11 WIB