Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.699.000
Beli Rp2.575.000
IHSG 6.172,340
LQ45 616,921
Srikehati 300,840
JII 375,650
USD/IDR 17.821

Rendahnya Daya Serap Anggaran Bukan cuma Tahun Ini

Ardi Mandiri, Nikolaus Tolen

Sabtu, 29 Agustus 2015 | 14:07 WIB
Rendahnya Daya Serap Anggaran Bukan cuma Tahun Ini
Anggota Banggar DPR, Eka Sastra. (Suara.com/ Nikolaus Tolen)

Suara.com - Anggota Badan Anggaran DPR Eka Sastra menyatakan bahwa rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara sudah terjadi bertahun-tahun, bukan cuma pada kurun ini saja. Persoalan itu, utamanya, disebabkan oleh nomenklatur baru.

Saking rendahnya, Eka menyebut fenomena ini sebagai 'penyakit tahunan', karena kondisi itu tak kunjung berubah.

Hanya saja, penyerapan anggaran pada tahun ini termasuk lebih terendah dibandingkan sebelumnya. Hingga semester pertama 2015, penyerapan anggaran baru mencapai 30 persen atau sekitar Rp820 triliun.

Rinciannya, penerimaan pada semester I tercatat 39,6 persen, sementara belanja tercatat 39,0 persen. Penyerapan anggaran pada kementerian lembaga semester pertama juga hanya mencapai 26,4 persen.

"Penyerapan anggaran yang rendah semacam siklus tahunan diawali penyerapan anggaran rendah. Sudah terjadi beberapa kali, bukan hanya pada tahun ini, ini sudah menjadi penyakit tahunan," kata Eka di Gado-gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).

"pada tahun 2009 penyerapan anggaran di kementerian lembaga paling tinggi 30 persen sementara pada 2011 penyerapan di kementerian lembaga tercatat paling rendah, hanya 23,6 persen. Penyebabnya beberapa macam sehingga timbul kurangnya penyerapan anggaran. Sehingga menjadi penyakit siklus tahunan," kata Eka.

Karena itu dia menyarankan agar pemerintah memberikan kepastian hukum bagi para birokrat untuk tidak takut dalam menggunakan anggaran.

"Sebenarnya masalah utamanya ada di nomenklatur baru ini. Dan saya kira untuk tahun kedepannya, daya serap anggaran akan besar karena tidak ada transisi pemerintahan lagi," tutup Eka.

Sementara itu, pengamat politik Lembaga Penelitian Populi Center, Nico Harjanto mengatakan rendahnya penyerapan anggaran disebabkan sistem budget yang tidak paralel dengan siklus politik.

Sebagai contoh, meski pelantikan presiden terjadi pada Oktober, namun dana yang keluar untuk menjalankan pemerintahan baru keluar di Januari.

"Ada leg, dalam periode berulang itu bisa panjang,sehingga daerah menunggu, belum lagi lama transfer dananya," kata Nico.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

DPR Kritik Penyerapan APBN di Pemerintahan Jokowi Rendah

DPR Kritik Penyerapan APBN di Pemerintahan Jokowi Rendah

Bisnis | Jum'at, 14 Agustus 2015 | 13:18 WIB

Terkini

Purbaya Kantongi Restu dari Bank Sentral China, Panda Bond Segera Terbit

Purbaya Kantongi Restu dari Bank Sentral China, Panda Bond Segera Terbit

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 16:24 WIB

Oleh-oleh Purbaya dari China: Asian Infrastructure Investment Bank Segera Buka Kantor di RI

Oleh-oleh Purbaya dari China: Asian Infrastructure Investment Bank Segera Buka Kantor di RI

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 16:08 WIB

Kejati: Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Pulih Sepenuhnya, Perbankan Tidak Terafiliasi Dana Ilegal

Kejati: Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Pulih Sepenuhnya, Perbankan Tidak Terafiliasi Dana Ilegal

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 16:06 WIB

Rupiah Melemah Tipis, Dolar AS Masih Nyaman di Level Rp17.804

Rupiah Melemah Tipis, Dolar AS Masih Nyaman di Level Rp17.804

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 15:41 WIB

BSI Implementasikan Green Zakat, Sampah Anorganik Bisa Jadi Tabungan Emas

BSI Implementasikan Green Zakat, Sampah Anorganik Bisa Jadi Tabungan Emas

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 15:38 WIB

Dua Pembangkit Alami Gangguan Jadi Biang Kerok Listrik di Jawa Padam Bergilir

Dua Pembangkit Alami Gangguan Jadi Biang Kerok Listrik di Jawa Padam Bergilir

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 15:25 WIB

BRI KKB Hadirkan Promo Pembiayaan Mobil Listrik, Bunga Mulai 3% Flat hingga 31 Agustus 2026

BRI KKB Hadirkan Promo Pembiayaan Mobil Listrik, Bunga Mulai 3% Flat hingga 31 Agustus 2026

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 15:17 WIB

Anak Muda Ramai Investasi tapi Tak Paham Cara Kerjanya, IPOT Ungkap Penyebabnya

Anak Muda Ramai Investasi tapi Tak Paham Cara Kerjanya, IPOT Ungkap Penyebabnya

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 15:16 WIB

Punya Nahkoda Baru, Eks Direksi Telkom Budi Setyawan Jadi Bos Pelni

Punya Nahkoda Baru, Eks Direksi Telkom Budi Setyawan Jadi Bos Pelni

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 15:11 WIB

Ancaman PHK Meningkat, Pendaftaran Program Indonesia Pintar Ikut Melonjak

Ancaman PHK Meningkat, Pendaftaran Program Indonesia Pintar Ikut Melonjak

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 14:41 WIB