Inilah Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jokowi-JK

Suara.com - Presiden Joko Widodo berharap Paket Kebijakan Ekonomi I September 2015 mampu memperkuat industri nasional serta mengembangkan usaha kecil menengah. Kebijakan ini akan berjalan efektif jika semua pihak bersama-sama menghadapi tantangan pelemahan perekonomian global.

"Paket stimulus ini diharapkan mampu memperlancar perdagangan antar daerah, dan pariwisata, dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan bahan bakar sebesar 70 persen melalui konversi bahan bakar solar ke elpiji," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Sejumlah menteri mendampingi Presiden saat membacakan paket kebijakan ekonomi itu seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said.

Juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad.

Menurut Jokowi, pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian sehingga memerlukan berbagai bentuk kerja sama dan dukungan dari semua pihak.

"Mari bersatu begotong royong menghadapi tantangan melemahnya perekonomian global. Saya ingin menegaskan pemerintah tak hanya komitmen menggerakkan ekonomi nasional dengan paket ekonomi ini. Pemerintah juga serius dalam melaksanakan komitmen, saya dibantu wapres dan kabinet akan memimimpin langsung sehingga ada terobosan," katanya.

Saat membacakan paket kebijakan yang tujuannya untuk menstimulus perekonomian nasional, Presiden merinci paket kebijakan tahap pertama September 2015 terdiri dari tiga langkah.

Pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.

Kedua mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Ketiga adalah meningkatkan investasi di sektor properti.
Menurutnya, ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim.

"Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi bisa memperkuat koherensi, dan memangkas peraturan yang tak relevan dan menghambat daya saing industri nasional," kata Jokowi.

Ditambahkan, saat ini sedang dipersiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 rancangan Perpres, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, serta lima rancangan peraturan lain.

"Pemerintah juga melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, menggunakan pelayanan berbasis elektronika," kata Jokowi.

Presiden juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. Dalam paket itu, Presiden juga mengatakan melakukan penyederhanaan izin tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta deskrisi dalam hambatan masalah hukum.

Selain itu juga pemerintah mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti. (Antara)