Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menolak rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan mengoprasikan dan mengelola Blok Masela di Maluku. Terutama dengan menggunakan teknologi dan pembangunan pabrik terapung di tengah laut.
Sebelumnya pengelolaan dengan sistem tersebut hasil rekomendasi Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas). Rizal mengingatkan pejabat negara jangan mau menjadi kelinci percobaan perusahaan asing.
"Katanya mau bangun pabrik tingginya itu tiga kali monas dan besarnya lima kali dari kapal induk AS. Terus katanya pembangunan pabrik dengan menggunakan teknologi terapung itu lebih murah dari di darat, argumen ini saja sudah ngawur. Jangan mau dong jadi kelinci percobaan, pejabatnya terima info mentah-mentah sih,” kata Rizal saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (13/10/2015).
Teknologi terapung ini masih melakukan percobaadan di Australia. Pembangan mengalami kenaikan biaya hingga 1,5 kali lipat.
Menurut Rizal sangat tidak masuk akal jika dikatakan pembiayaannya akan lebih murah dibandingkan membangun di darat. "Makanya sebelum mengiyakan di evaluasi dulu. Jangan ditelan mentah-mentah," ungkapnya.
Jika rencana tersebut tetap dijalankan, maka nantinya gas tersebut tidak bisa dinikmati oleh rakyat di Maluku. Sebab dengan adanya pembangunan pabrik terapung ini, maka gas akan lebih mudah diambil dan dikirim ke luar negeri.
Selain itu jika blok Masela ini digabung atau kerjasama dengan ladang migas Greater Sunrise milik Timor Leste, maka Rizal mengklaim akan mampu mengalahkan ladang migas milik Qatar.
"Jadi ini kesempatan emas buat kita mengelola sumber energi lebih cerdas, supaya nasib 3 juta rakyat Maluku bisa membaik. Kita harus belajar dari masa lalu dan tak mengulangi kesalahan yang sama," tegasnya.
