Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Pemerintah Bantah RAPBN 2016 Macet Karena "Tax Amnesty"

Adhitya Himawan | Dian Kusumo Hapsari | Suara.com

Rabu, 28 Oktober 2015 | 14:38 WIB
Pemerintah Bantah RAPBN 2016 Macet Karena "Tax Amnesty"
Sidang RUU APBN

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membatah jika tax amnesty atau pengampunan pajak yang masuk dalam asumsi mikro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 seperti yang ditudukan oleh para Anggota DPR,  menjadi salah satu penyenan yang membuat DPR mengundur jadwal pengesahan RAPBN pada 30 Oktober 2015.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Aslokasi, mengatakan ditundanya pengesahan RAPBN 2016 lantaran adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR terkait postur anggaran.

"Ya penundaan ini karena pembahasannya saja yang belum selesai. Memang ada perbedaan, itu tapi hal yang wajar. Pemerintah maunya begini, DPR maunya begitu, ini mah nggak masalah. Nggak ada sangkut pautnya dengan tax amnesty," kata Aslokani saat dihubungi suara.com, Rabu (28/10/2015).

Ia pun mengklaim seluruh pembiayaan dan penerimaan serta urusan yang berkaitan dengan panitia kerja asumsi dasar sudah selesai. "Semua urusan sudah selesai. Tinggal nunggu rapat kerja, rapat anggaran sama nunggu dari komisi saja yang menetapkan. Kan kalau molor ini juga wajar kan sesuai sama undang-undang, jadi enggak ada masalah," katanya.

Ketika ditanya, jika DPR tidak mengesahkan RAPBN 2016, pemerintah terpaksa harus menggunakan postur ABPN 2015, Aslokani enggak berandai-andai. Pasalnya, ia akan berjuang supaya ketetapan RAPBN tahun depan dapat diketok jumat ini. 

"Kan nggak bisa lewat deadline-nya kan 30 Oktober nggak bisa lebih. Jangan berandai-andai, kita optimis ini akan selesai kok jumat ini. Jangan mancing-mancing begitu-lah," katanya.

Sebelumnya, wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi masuknya anggaran tax amnesty atau pengampunan pajak yang masuk dalam asumsi mikro RAPBN 2016. Menurutnya, negara tidak bisa dalam pengajuan anggaran seperti yang dilakukan perusahaan swasta.

Ia pun menolak rencana tersebut. Seharusnya, usulan tersebut harus melalui pemerintah. Ia pun meminta kepada pemerintah agar pembahasan kementerian dan lembaga dapat di tuntaskan di Badan Anggaran DPR pada Kamis 29 Oktober 2015.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Menkeu Optimis RAPBN 2016 Bisa Disahkan Sesuai Jadwal

Menkeu Optimis RAPBN 2016 Bisa Disahkan Sesuai Jadwal

Bisnis | Rabu, 28 Oktober 2015 | 12:39 WIB

Bahas RAPBN 2016, Demokrat Tak Mau Berat ke KMP atau KIH

Bahas RAPBN 2016, Demokrat Tak Mau Berat ke KMP atau KIH

Bisnis | Jum'at, 23 Oktober 2015 | 12:49 WIB

Bahas RAPBN 2016, Banggar DPR Rapat Bersama Pemerintah

Bahas RAPBN 2016, Banggar DPR Rapat Bersama Pemerintah

Bisnis | Selasa, 08 September 2015 | 13:52 WIB

DPD Minta Sinergikan Aspirasi Daerah dengan RAPBN 2016

DPD Minta Sinergikan Aspirasi Daerah dengan RAPBN 2016

Bisnis | Selasa, 08 September 2015 | 12:34 WIB

Pemerintah Beri Jawaban Soal Nota Keuangan ke DPR

Pemerintah Beri Jawaban Soal Nota Keuangan ke DPR

Bisnis | Selasa, 25 Agustus 2015 | 12:54 WIB

Terkini

Dana Asing Keluar Rp 2 Triliun dari Pasar Saham RI Hari Ini, Paling Banyak di BCA

Dana Asing Keluar Rp 2 Triliun dari Pasar Saham RI Hari Ini, Paling Banyak di BCA

Bisnis | Senin, 27 April 2026 | 19:31 WIB

Terpusat di Jawa dan Tergantung Musim, Masalah Stabilitas Stok Pangan Indonesia

Terpusat di Jawa dan Tergantung Musim, Masalah Stabilitas Stok Pangan Indonesia

Bisnis | Senin, 27 April 2026 | 19:23 WIB

Purbaya Ultimatum Asosiasi Reksa Dana: Sekarang Saya Ikut Awasi, Macam-macam Saya Hajar!

Purbaya Ultimatum Asosiasi Reksa Dana: Sekarang Saya Ikut Awasi, Macam-macam Saya Hajar!

Bisnis | Senin, 27 April 2026 | 18:43 WIB

Cegah Diabetes hingga Hipertensi, Pemerintah Siapkan Label Khusus di Makanan

Cegah Diabetes hingga Hipertensi, Pemerintah Siapkan Label Khusus di Makanan

Bisnis | Senin, 27 April 2026 | 18:31 WIB

Bahlil Ngaku Tak Bisa Tidur Mikirin Pasokan LPG

Bahlil Ngaku Tak Bisa Tidur Mikirin Pasokan LPG

Bisnis | Senin, 27 April 2026 | 18:18 WIB

Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030

Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030

Bisnis | Senin, 27 April 2026 | 18:17 WIB

Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene

Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene

Bisnis | Senin, 27 April 2026 | 18:15 WIB

Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia

Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia

Bisnis | Senin, 27 April 2026 | 18:14 WIB

Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas

Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas

Bisnis | Senin, 27 April 2026 | 18:13 WIB

Tiru India, OJK Ingin Investor RI Lebih Punya Banyak Reksa Dana

Tiru India, OJK Ingin Investor RI Lebih Punya Banyak Reksa Dana

Bisnis | Senin, 27 April 2026 | 18:06 WIB