Menkeu: Pengampunan Pajak Perlu Untuk Benahi Basis Data

Esti Utami

Minggu, 08 November 2015 | 07:01 WIB
Menkeu: Pengampunan Pajak Perlu Untuk Benahi Basis Data
Menkeu Bambang Brodjonegoro saat Raker dengan Komisi XI DPR. (suara.com/Kurniawan Mas'ud)

Suara.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan strategi pengampunan pajak atau "tax amnesty" penting untuk segera diterapkan, untuk memperbaiki masalah mendasar dari kekurangan penerimaan pajak.

"Masalah utama dalam pajak ini ada di administrasi pajak dan tax 'compliance'. Itu juga yang membuat rasio penerimaan pajak terhadap PDB turun pada 2013-2014 padahal perekonomian tumbuh saat itu," kata Bambang kepada pers di Bogor, Sabtu (7/11/2015) malam.

Dengan pengampunan pajak, kata Bambang, pemerintah mampu memperbaiki basis data wajib pajak untuk menggali penerimaan. Jika pemerintah sudah memiliki basis data wajib pajak yang memadai, upaya meningkatan penerimaan pajak akan lebih mudah untuk tahun berikutnya.

"Namun, pengampunan ini tidak bisa diampuni setiap tahun. Kami terapkan supaya semua sistemnya jadi beres," ujarnya.

Bambang mengatakan pemerintah sedang mengupayakan untuk mempercepat penerapan "tax amnesty" ini. Dia menginginkan "tax amnesty" dapat diberlakukan sebelum pengajuan Rancangan APBN-Perubahan 2016, agar pemerintah dapat mengajukan perkiraan penerimaan pajak di 2016 secara menyeluruh.

Bambang memastikan bahwa pengampunan yang diberikan pemerintah adalah pengampunan untuk sanksi pajak. Dengan kata lain, pengampunan tidak akan diberikan untuk sanksi pidana.

"Kami juga mengharapkan respon 'tax amnesty' akan bagus, karena pada 2017 akan berlaku keterbukaan informasi antarnegara. Istilahnya pada 2017 'nowhere to hide', tidak akan ada uang yang dapat disembunyikan," kata dia.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Pramudito sebelumnya mengungkapkan penerimaan dari pengampunan pajak minimal dapat memperoleh Rp60 triliun pada 2016.

Hal itu tidak terlepas dari kepemilikan aset perusahaan Indonesia, --yang belum optimal menyumbang pajak--, di salah satu negara asing bisa mencapai Rp2.000 triliun.

"Kita bisa memperoleh Rp60 triliun tahun depan, tapi memang UU-nya belum jadi. Tujuan dari 'tax amnesty' juga untuk repatriasi dana dari luar negeri, tidak hanya untuk pajak, sehingga uangnya otomatis membantu perekonomian dalam negeri," ujar Sigit.

Adapun target penerimaan perpajakan dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp1.546,7 triliun atau lebih tinggi dari target penerimaan perpajakan APBN-P 2015 yang diproyeksikan mencapai Rp1.489,3 triliun.

Pemerintah memastikan akan melakukan berbagai upaya ekstensifikasi dan intensifikasi lainnya, selain "tax amnesty", agar penerimaan perpajakan tersebut bisa tercapai sesuai target dan skema pembiayaan APBN melalui utang bisa dikurangi. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Penerimaan Pajak Capai Rp1.796,8 Triliun, Suahasil Apresiasi Dukungan Wajib Pajak

Penerimaan Pajak Capai Rp1.796,8 Triliun, Suahasil Apresiasi Dukungan Wajib Pajak

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 17:29 WIB

Penerimaan Pajak Tumbuh 23,2 Persen, Suahasil Sebut Wajib Pajak Pahlawan Negara

Penerimaan Pajak Tumbuh 23,2 Persen, Suahasil Sebut Wajib Pajak Pahlawan Negara

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 17:18 WIB

Suahasil Umumkan Pendapatan Negara Tembus Rp 2.341,5 T di Q3 2026, Belanja Negara Rp 2.660,5 T

Suahasil Umumkan Pendapatan Negara Tembus Rp 2.341,5 T di Q3 2026, Belanja Negara Rp 2.660,5 T

Bisnis | Rabu, 04 November 2026 | 12:05 WIB

APBN 2025 Defisit Rp670,34 Triliun, Pemerintah Beberkan Kondisi Fiskal di DPR

APBN 2025 Defisit Rp670,34 Triliun, Pemerintah Beberkan Kondisi Fiskal di DPR

Foto | Selasa, 14 Juli 2026 | 18:08 WIB

Purbaya Girang Pendapatan Negara di Semester I 2026 Lebih Tinggi dari Era Sri Mulyani

Purbaya Girang Pendapatan Negara di Semester I 2026 Lebih Tinggi dari Era Sri Mulyani

Bisnis | Selasa, 07 Juli 2026 | 15:47 WIB

Target Penerimaan Negara Naik di 2027, Purbaya Bakal Andalkan Coretax

Target Penerimaan Negara Naik di 2027, Purbaya Bakal Andalkan Coretax

Bisnis | Kamis, 11 Juni 2026 | 20:03 WIB

Gegara Kebijakan Rokok Baru, RI Berpotensi Kehilangan Pendapatan Negara

Gegara Kebijakan Rokok Baru, RI Berpotensi Kehilangan Pendapatan Negara

Bisnis | Senin, 08 Juni 2026 | 19:02 WIB

Pendapatan Negara Bisa Berkurang Gegara Pembatasan Nikotin dan Tar

Pendapatan Negara Bisa Berkurang Gegara Pembatasan Nikotin dan Tar

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 15:01 WIB

Menkeu Optimistis Pendapatan Negara Capai Target, Coretax Dinilai Sudah Menunjukkan Hasil

Menkeu Optimistis Pendapatan Negara Capai Target, Coretax Dinilai Sudah Menunjukkan Hasil

Bisnis | Rabu, 27 Mei 2026 | 13:22 WIB

Defisit APBN April 2026 Tercatat Rp164,4 Triliun

Defisit APBN April 2026 Tercatat Rp164,4 Triliun

Foto | Rabu, 20 Mei 2026 | 07:00 WIB

Terkini

Kontribusi Nyata bagi UMKM, bank bjb Terpilih sebagai Penerima Good Impact Award 2026

Kontribusi Nyata bagi UMKM, bank bjb Terpilih sebagai Penerima Good Impact Award 2026

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:18 WIB

Dikritik soal Ijazah DPR, Ahmad Doli Siap Pamer  Ijazah TK hingga S3

Dikritik soal Ijazah DPR, Ahmad Doli Siap Pamer Ijazah TK hingga S3

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:16 WIB

Saham-saham HSC Dikecualikan dari IDX Commodity 20

Saham-saham HSC Dikecualikan dari IDX Commodity 20

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:15 WIB

Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah

Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah

Jakarta | Jum'at, 20 November 2026 | 21:12 WIB

Namanya Ramai Disebut Jadi Wapres, KDM Tegaskan Fokus Gubernur dan Nilai Dasco Layak

Namanya Ramai Disebut Jadi Wapres, KDM Tegaskan Fokus Gubernur dan Nilai Dasco Layak

Video | Jum'at, 20 November 2026 | 21:05 WIB

Bareskrim Endus Siasat Jahat, Posko di Cibinong Diduga Jadi Titik Permufakatan Makar

Bareskrim Endus Siasat Jahat, Posko di Cibinong Diduga Jadi Titik Permufakatan Makar

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:05 WIB

Ahmad Doli: Kekerasan Anak Bisa Merusak Wajah Indonesia di Masa Depan

Ahmad Doli: Kekerasan Anak Bisa Merusak Wajah Indonesia di Masa Depan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:03 WIB

Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026

Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026

Jogja | Jum'at, 20 November 2026 | 20:50 WIB

KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar di Simalungun, 1 Orang Tewas

KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar di Simalungun, 1 Orang Tewas

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 20:49 WIB

OMRON Dorong Kesadaran Pemantauan Hipertensi dan Kesehatan Jantung di Medan

OMRON Dorong Kesadaran Pemantauan Hipertensi dan Kesehatan Jantung di Medan

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 20:44 WIB

×