Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini sering menuai kritikan pedas dari beberapa pejabar pemerintahan termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ini disebabkan terjadinya perbedaan data pangan sehingga seolah tidak akurat dan berbeda-beda.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Suryamin menjelaskan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan koreksi perhitungan data pangan dan mencari metedologi terbaik, sehingga menghasilkan akurasi data yang lebih optimal.
Ia menjelaskan, sebelumnya penghitungan data produksi padi dilakukan oleh BPS bersama Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian melakukan pengukuran luas lahan melalui pandangan mata (Eye Estimate). Sedangkan, BPS melakukan pengukuran produktivitas melalui survei ubinan.
Survei ubinan dilakukan BPS di level kecamatan bersama Kepala Cabang Dinas dan Koordinator Statistik Kecamatan.
Berdasarkan sampel plot ubinan, maka didapatkan produktivitas padi nasional sebesar 5,2 ton per hektar. Hasil ini lantas dikalikan hasil luas lahan yang diperoleh Kementerian Pertanian.
“Karena BPS tidak melakukan penghitungan luas panen. Nah itu lah yang diduga membuat akurasinya tidak tepat,” kata Suryamin saat ditemui di kantornya, Rabu (25/11/2015).
Untuk mengatasi hal tersebut, Suryamin mengatakan BPS mulai tahun ini sudah menggelar tiga survei, yang hasilnya akan diketahui awal tahun 2016.
Namun, pihaknya belum bisa memastikan ke depan data dari institusi mana yang akan dijadikan acuan nasional, apakah data BPS atau Kementerian Pertanian.
“Akan kita tentukan metodologi yang terbaik. Apakah kita mau foto saja, tidak pakai eye estimate kayak Kementan,” ungkapnya.
TERPOPULER
