BPS Lakukan Sensus Ekonomi Keempat di Indonesia Tahun 2016

Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) akan segera melakukan sensus ekonomi keempat pada tahun 2016 tepatnya mulai bulan Mei.

"Sensus ini dilakukan sekali dalam kurun waktu 10 tahun, sensus ekonomi pertama dilakukan pada tahun 1986. Jadi tahun 2016 ini merupakan yang keempat," kata Kepala BPS Jawa Tengah Ibram Syahboedin usai membuka sosialisasi sensus ekonomi di Hotel Patrajasa Semarang, Rabu (2/12/2015).

Pihaknya berharap, dengan adanya sensus ekonomi tersebut, seluruh pihak dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kegiatan ekonomi di Indonesia salah satunya Jawa Tengah.

"Karena persoalan ekonomi ini sangat penting apalagi sekarang era pedagangan bebas, sebentar lagi ada pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," katanya.

Menurut dia, pada kurun waktu 10 tahun tersebut terjadi begitu banyak perubahan pada kondisi ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, jika pada sensus di tahun-tahun sebelumnya hanya berkutat di 9 sektor ekonomi, ke depan diprediksi akan lebih banyak lagi.

"Kami mencoba memperlebar kegiatan ekonomi seiring dengan banyaknya varian atau kegiatan usaha yang ada sekarang," katanya.

Menurut dia, beberapa indikator yang diketahui pada sensus tersebut di antaranya status usaha, permodalan, pengeluaran, dan pendapatan.

"Selanjutnya kita jadi bisa memetakan bagimana kondisi ekonomi kita, sehingga bagi Pemerintah diharapkan mampu melakukan upaya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang lebih tepat," katanya.

Sementara itu, untuk total responden pada sensus ekonomi yang terdiri atas perusahaan, rumah tangga yang menyelenggarakan usaha, Pemerintah, dan lembaga nirlaba untuk nasional diperkirakan sebanyak 27 juta responden. Sedangkan untuk total responden di Jawa Tengah diperkirakan 3,9 juta.

Ibram mengatakan hasil dari sensus ekonomi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada BPS pusat untuk diproses secara tersentral. Hasil dari olahan tersebut akan dirilis oleh BPS di setiap daerah.

"Data yang kami rilis ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan oleh siapapun baik itu Pemerintah, swasta, maupun akademisi," katanya. (Antara)