Suara.com - Perum Bulog akan diberi peran lebih besar untuk bisa menopang kebijakan pangan yang dilakukan pemerintah sehingga dapat memotong jaringan distribusi dan pembelian yang terlalu panjang.
"Pemerintah memberi wewenang lebih besar kepada Bulog untuk memotong jaringan agar lebih efektif dan pendek," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam diskusi awal tahun dengan Forum Pemred, di Jakarta, Kamis (7/1/2016).
Menurutnya, Bulog selama ini memang telah berperan dalam membeli beras tapi lebih banyak dalam bentuk gabah kering giling (GKG) dari pedagang, dibanding dari petani dalam bentuk gabah kering panen (GKP).
Akibat dari pembelian beras dari pedagang tersebut maka Bulog menjadi lebih mahal saat membeli beras.
"Mata rantai yang terlalu panjang itu menyebabkan tak efisien dan pemerintah akan memotongnya dengan cara memberi peran lebih besar kepada Bulog," kata Darmin.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu secara terpisah, mengatakan pihaknya siap ditugaskan menjadi stabilisator harga 11 komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, gula, telur, cabai, bawang, terigu dan minyak goreng pada 2016.
Dikatakan, rancangan penugasan BUMN pangan tersebut untuk menjaga 11 komoditas pangan strategis itu sudah dalam tahap pembahasan.
"Sudah ada rancangannya di meja Presiden, tinggal ditandatangani beliau," katanya.
Menurut dia, terkait dengan penugasan tersebut, nantinya pihaknya akan bekerja sama dengan mitra kerja pengadaan seperti yang sudah berjalan selama ini terhadap komoditas beras dan gabah, terutama yang memiliki infrastruktur.
"Kemitraan dimulai dengan mengoptimalkan keberadaan mitra kerja Bulog yang terdiri dari petani. Para mitra biasanya tidak hanya menanam padi di lahannya," katanya.
Dari segi infrastruktur, menurut Wahyu, saat ini Bulog memiliki 1.500 unit gudang penyimpanan tersebar se-Indonesia dan telah memenuhi standar minimal menjaga ketahanan pangan di luar beras.
Bulog telah menyiapkan proyeksi penguatan infrastruktur secara mandiri di 2016, di antaranya membangun infrastruktur pascapanen seperti "drying center", infrastruktur proses perawatan juga infrastruktur gudang termasuk infrastruktur produksi.
(Antara)
