REGIONAL:
Suara.com - Di tengah populasi dunia yang telah melampaui 8 miliar jiwa, perdebatan mengenai ketahanan pangan kembali menguat. Sistem pangan berbasis petani kecil kerap dipandang kurang efisien untuk memenuhi kebutuhan global yang terus meningkat.
Namun, pandangan tersebut dinilai mengabaikan aspek lain yang semakin relevan di era krisis iklim: daya tahan ekologis.
Dalam konteks ini, pangan lokal endemik disebut memiliki keunggulan dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan spesifik tanpa harus bergantung pada intervensi input pertanian yang tinggi.
Jurnalis sekaligus pegiat pangan lokal, Ahmad Arif, menjelaskan bahwa banyak pangan lokal justru tumbuh secara alami sesuai karakter ekosistemnya, sehingga tidak memerlukan perubahan besar pada lingkungan.
“Yang endemik misalnya sagu, dia tumbuh di rawa-rawa gambut bahkan yang tanaman lain tidak bisa tumbuh. Kalau tanaman lain mau ditumbuhkan di situ perlakuannya banyak, mengubah pH tanah, dan sebagainya,” ujar Ahmad dalam Raksa Loka Fest 2026, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, pendekatan pertanian monokultur yang umum digunakan dalam sistem pangan industri justru membutuhkan biaya tinggi dan berpotensi meningkatkan emisi. Sebaliknya, banyak pangan lokal diproduksi dengan input kimia yang lebih rendah, sehingga dinilai lebih ramah lingkungan.
Ahmad juga menyoroti adanya biaya tersembunyi dalam sistem pangan modern, terutama pada komoditas utama seperti beras yang masih sangat bergantung pada pupuk kimia bersubsidi.
“Minimal dari pupuk aja, subsidi kita terhadap pupuk kimia per tahun itu 40-an triliun. Bayangkan dengan produk sagu itu gak ada input pertanian yang harus kita keluarkan,” tambahnya.
Selain sagu, tanaman sukun juga disebut memiliki potensi besar sebagai sumber pangan berkelanjutan. Satu pohon sukun dapat menghasilkan hingga 200 kilogram buah per tahun dan terus berproduksi dalam rentang waktu panjang, sekitar 6 hingga 60 tahun.
Pandangan bahwa sistem pangan berbasis komunitas kecil tidak mampu menjawab kebutuhan pangan global juga dibantah oleh sejumlah data. Gastronom sekaligus peneliti pangan lokal, Mei Batubara, mengutip data Food and Agriculture Organization (FAO) yang menunjukkan bahwa sebagian besar pangan dunia justru berasal dari produksi skala kecil.
“Dari data FAO dinyatakan bahwa 70 persen pangan dunia itu disuplai dari kebun masyarakat, bukan korporasi bukan pemerintah,” ujar Mei.
Berdasarkan pengalamannya di berbagai daerah di Indonesia, Mei menilai masyarakat desa yang masih menjaga pangan lokal cenderung lebih tahan terhadap krisis pangan karena keragaman sumber pangan yang tersedia di sekitar mereka.
Ia juga menekankan bahwa kerentanan pangan kerap muncul bukan karena ketiadaan sumber daya, melainkan hilangnya pengetahuan lokal dalam memanfaatkan pangan yang ada di sekitar.
“Masyarakat di desa tidak kekurangan pangan. Sebenarnya mereka jadi kekurangan pangan itu karena mereka gak tahu bahwa daun itu bisa dimasak,” kata Mei.
Sementara itu, di wilayah lain, ketahanan pangan lokal juga terbukti mampu menjadi penyangga saat krisis. Aktivis pangan lokal, Zadrakh Mengge, menceritakan pengalamannya memetakan keanekaragaman pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mencatat sedikitnya 35 jenis pangan lokal adaptif.
Menurutnya, saat pandemi Covid-19, pangan lokal menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan masyarakat di tengah terganggunya rantai pasok global.
Meski demikian, para pegiat pangan menilai bahwa penguatan pangan lokal tidak bisa hanya bergantung pada praktik komunitas. Dukungan teknologi pascapanen, riset, serta kebijakan yang berpihak diperlukan agar sistem pangan lokal dapat berkembang lebih luas dan berkelanjutan.
Dalam perspektif ini, pangan lokal tidak hanya diposisikan sebagai alternatif masa lalu, tetapi juga sebagai strategi masa depan yang lebih adaptif terhadap krisis iklim, lebih rendah emisi, dan berpotensi memperkuat kemandirian pangan di tingkat lokal maupun global.
Penulis: Vicka Rumanti
TERPOPULER