Suara.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, mengusulkan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau usulan saya, terserah Pemprov Jawa Barat, tetapi mulai dari sekarang pembangunannya APBN saja," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan usai meninjau lokasi Bandara Kertajati, Majalengka, Kamis (14/1/2016).
Jonan menilai, biaya yang digunakan untuk membangun bandara seluas 1.800 hektare tersebut ditambah dengan kawasan Aerotropolis dengan total 5.000 hektare tersebut tidak sedikit.
"Perputatan uangnya kalau bandara itu kembalinya pelan, sampai 'peak' itu butuh dua sampai tiga tahun lagi, kembalinya 10 tahun lagi," tuturnya.
Untuk itu, dia menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyerahkan seluruh pembangunannya ke pemerintah pusat.
Lebih lanjut, menurut Jonan, biaya yang sudah dipersiapkan sekitar Rp500 miliar bisa dipergunakan untuk kawasan komersial mengingat akan dibangun kawasan kota penerbangan Aetropolis.
"Biaya setengah triliun itu busa dikembangkan untuk pengembangan kota mandiri di sekitar bandara," ujarnya.
Dia menyebutkan total investasi Bandara Kertajati, yakni Rp2,2 triliun.
Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada kemungkinan keterlibatas asing ataupun kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bandara Internasional Jawa Barat dengan PT Angkasa Pura II untuk pembangunan dan pengelolaan tersebut apabila diambil alih oleh pemerintah pusat.
Sehingga, dia menambahkan, nantinya status Bandara Kertajati bukan lagi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU), melainkan Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) dan Kementerian Perhubungan sebagai operatornya.
"Presiden menyuruhnya memakai APBN, tapi kita lihat dari Pemprov Jabar-nya sendiri seperti apa," ucapnya.
Selain itu, Jonan menilai, penggunaan APBN juga ditujukan agar pembangunan bandara lebih cepat, mengingat tidak ada bandara besar di wilayah Jawa Barat.
Sementara, dia menyebutkan, Jawa Barat menyumbang 20 persen penduduk di Indonesia.
Adapun, menurut dia, Bandara Husein Sastranegara, Bandung tidak memenuhi kapasitas penumpang serta Bandara Kawarang yang tidak memenuhi rencana tata ruang wilayah (RTRW).
"Bandara ini yang akan menjadi bandara induk di Provinsi Jawa Barat," tukasnya.
Jonan juga akan mengupayakan untuk memperbanyak gerbang tol terdekat bandara yang dibuka untuk mempermudah akses.
Tidak menutup kemungkinan, dia menambahkan, akan dibangun rel kereta api.
"Akan ada akses kereta, mudah-mudahan dibangun bisa," katanya.
Pembiayaan seluruhnya dengan APBN merupakan permintaan Presiden Joko Widodo agar pembangunan Bandara Kertajati bisa selesai dengan cepat.
"Tadi sudah ditawarkan ke Angkasa Pura II tidak mau, kemudian kita putuskan ambil alih okeh Menhub melalui APBN, sudah enam tahun ditambah dua tahun, jangan lama-lama," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jawa Barat mengatakan akan dibicarkan kepada Gubernur Jawa Barat terkait usulan tersebut.
"Kami siap kalau memang ini kepentingan umum untuk membangun bandara terbesar di Timur Jawa Barat," pungkasnya.
Bandar Udara Internasional Kertajati atau juga dikenal Bandar Udara Internasional Jawa Barat adalah bandar udarayang dibangun di daerah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia seluas keseluruhannya 5000 ha dalam tahap awal akan dipergunakan hanya 646 ha.
Bandar udara ini dibangun untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara di Bandung, tetapi juga melayani daerah di sekitar Cirebon.
(Antara)
