Jusuf Kalla Optimis Pembentukan Holding BUMN Tak Ganggu Kinerja

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kall merasa yakin pembentukan induk perusahaan (holding) tidak akan mengganggu kinerja masing-masing badan usaha milik negara.

"Justru harus bisa meningkatkan kinerja masing-masing," ujarnya ditemui di Kantor Wapres RI, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Saat ditanya mengenai skema "holding" sesuai dengan bidang kerja setiap BUMN, Kalla malah mempersilakan wartawan menanyakannya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Nah, itu yang paling tahu Menteri BUMN. Tanyakan sama dia mengenai skema itu," katanya.

Meskipun demikian, dia menekankan "holding" tersebut harus mengedepankan efisiensi sebagai tujuan utamanya.

"Kemudian sinergi, memperkuat modal, fokus pada pemasaran, dan pembagian wilayah yang bagus," ujar Wapres menambahkan.

Kalla menjelaskan bahwa pembagian wilayah dalam skema holding BUMN itu sangat penting untuk menghindari persaingan tidak sehat antar-BUMN, terutama yang bergerak dalam satu bidang.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginginkan BUMN, apa pun bentuknya, harus menjadi penggerak perekonomian nasional.

"BUMN jangan pikir untung rugi, tapi berikan 'multiplier effect'. Kita ingin BUMN tidak jago kandang, tapi berani serang negara-negara lain untuk kembangkan ekonomi nasional kita," ujar Presiden.

Jokowi bahkan menggelar beberapa kali rapat terbatas dengan tema holding BUMN termasuk saat tepat setahun menjabat dan pada 29 Februari 2016.

Presiden mengatakan bahwa diperlukan peta jalan (roadmap) untuk menjadikan BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional yang kuat dan lincah salah satu caranya adalah dengan memperkuat sinergi BUMN.

"Agar kekuatan BUMN dan kelincahan itu bisa segera dilakukan terutama (saat) MEA dan langkah strukturisasi, fokus bisnis," ucap Presiden.

Presiden Jokowi kemudian menginstruksikan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan holding secara menyeluruh terhadap BUMN yang ada.

Rini mengatakan holdingisasi dilakukan dengan pertimbangan bisa meningkatkan efisiensi, memberikan tambahan kemampuan untuk pendanaan sehingga menuju kemandirian secara finansial.

"Jadi kalau kita lakukan pembangunan-pembangunan itu, tidak tergantung pada APBN. Ini yang paling utama," kata Rini.