Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

APBN Terbatas, Pemerintah Akan Pangkas Program Non-Prioritas

Adhitya Himawan, Dian Kusumo Hapsari

Rabu, 20 April 2016 | 13:45 WIB
APBN Terbatas, Pemerintah Akan Pangkas Program Non-Prioritas
Acara musyawarah rencana pembangunan nasional 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4/2016). [Suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sofyan Djalil mengatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017, pemerintahan presiden Joko Widodo akan fokus pada fokus program-program ‎prioritas K/L yang harus dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sehingga pemerintah tidak akan menambah anggaran untuk program-program yang dinilai belum menjadi prioritas.

"Kalau APBN cukup, ya semua program‎ prioritas bisa dibiayai negara. Tapi kalau uang APBN kurang, dipotong saja program yang urutan paling bawah. Kita juga efisienkan biaya perjalanan dinas, dan nanti dikaitkan dengan program. Ini langkah kita improve perencanaan," kata Sofyan dalam acara musyawarah rencana pembangunan nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Selain itu, ia mencontohkan seperti program perjalanan dinas. Jika perjalanan dinas tidak sesuai dengan program prioritas yang tengah dijalankan pemerintah, maka anggaran perjalanan dinas tersebut akan dialihakan kepada program prioritas.

"Jadi nanti kita urutkan dulu. Kalau nggak sesuai ya di hilangkan saja. Jadi tidak memberatkan di APBNP," katanya.

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan aka ada perubahan aturan yang akan berbeda di seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, setiap daerah memiliki pola yang berbeda sehingga tidak semua aturan cocok untuk daerah yang satu dengan yang lainnya.

"Contoh aturan kriminalisasi. Ini biar pejabat tenang kalau ngambil kebijakan. Jadi jangan karena nanti ada salah prosedur mereka (pejabat) masuk penjara. Kalau gitu nanti mereka nggak berani ambil kebijakan," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan perbaikan di bidang Sumber Daya Manusia agar lebih kompetitif sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

"Kemarin Presiden Jokowi dari Jerman, dari pertemuan tersebut Jerman bersedia meningkatkan SDM di Indonesia. Nanti Jerman bantu pola pelatihan buat SDM kita. Kita tidak bangun Universitas lebih banyak di tahun depan, tapi prioritasnya bangun Balai Latihan Kerja, politeknik, dan Sekolah Menengah Kejuruan," ungkap Sofyan. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Bappenas: Pakai AI, Polri Bisa Ungkap Kejahatan 20 Tahun Lalu dengan Presisi!

Bappenas: Pakai AI, Polri Bisa Ungkap Kejahatan 20 Tahun Lalu dengan Presisi!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 15:53 WIB

Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi

Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi

Bisnis | Rabu, 03 Juni 2026 | 19:31 WIB

RTM di Bappenas, Luhut Apresiasi Kinerja Kemensos Integrasikan Data dan Digitalisasi Bansos

RTM di Bappenas, Luhut Apresiasi Kinerja Kemensos Integrasikan Data dan Digitalisasi Bansos

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 11:32 WIB

Sofyan Djalil Sebut Adanya Kriminalisasi Kebijakan Bikin Pejabat Jadi Penakut dan Hilang Kreativitas

Sofyan Djalil Sebut Adanya Kriminalisasi Kebijakan Bikin Pejabat Jadi Penakut dan Hilang Kreativitas

News | Selasa, 28 April 2026 | 17:21 WIB

PT SMI Salurkan Pembiayaan Rp 275 T ke Proyek Infrastruktur, Serap 10,9 Juta Tenaga Kerja

PT SMI Salurkan Pembiayaan Rp 275 T ke Proyek Infrastruktur, Serap 10,9 Juta Tenaga Kerja

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 16:31 WIB

Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!

Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!

News | Minggu, 12 April 2026 | 17:00 WIB

Bappenas Siapkan Rp56,3 Triliun untuk Bangun Kembali Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera

Bappenas Siapkan Rp56,3 Triliun untuk Bangun Kembali Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera

Foto | Jum'at, 20 Februari 2026 | 21:16 WIB

Purbaya Kritik Bappenas soal Anggaran Banjir Sumatra: Diketok Sedikit Biar Kerja Lebih Cepat

Purbaya Kritik Bappenas soal Anggaran Banjir Sumatra: Diketok Sedikit Biar Kerja Lebih Cepat

Bisnis | Rabu, 18 Februari 2026 | 16:36 WIB

Garap Hilirisasi Susu Nasional, Perkebunan Kandangan Gandeng Bappenas Siapkan Model Terpadu

Garap Hilirisasi Susu Nasional, Perkebunan Kandangan Gandeng Bappenas Siapkan Model Terpadu

Bisnis | Rabu, 24 Desember 2025 | 12:47 WIB

Bappenas Luncurkan RAPPP 20252029, Babak Baru Percepatan Pembangunan Papua

Bappenas Luncurkan RAPPP 20252029, Babak Baru Percepatan Pembangunan Papua

Bisnis | Rabu, 17 Desember 2025 | 08:26 WIB

Terkini

ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman

ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 20:10 WIB

Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak

Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:33 WIB

Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!

Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:00 WIB

Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika

Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:15 WIB

Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?

Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:13 WIB

Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran

Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:07 WIB

Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas

Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 17:55 WIB

Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa

Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 17:45 WIB

Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:56 WIB

Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026

Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:14 WIB