REGIONAL:
Sidang Tahunan Bank Pembangunan Islam (IDB) ke 41 di Jakarta, beberapa waktu lalu, menekankan pentingnya bagi negara-negara anggota lembaga multilateral ini untuk berpartisipasi mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.
SDGs yang dicanangkan mulai 2016, merupakan kelanjutan dari program Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang telah berakhir pada 2015, dan memiliki sasaran untuk mengentaskan kemiskinan serta mengurangi masalah kesenjangan.
Menurut Presiden Grup IDB Ahmad Mohammed Ali, negara-negara anggota IDB harus menyiapkan diri untuk memenuhi tantangan dan menjawab persoalan yang muncul dengan SDGs, melalui pemanfaatan instrumen keuangan syariah.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemahaman menyeluruh terhadap keuangan syariah merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan, menekan angka kemiskinan dan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat kurang mampu, yang menjadi inti dari SDGs.
Inklusi keuangan syariah, kata Ali, memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja perekonomian global yang sedang dilanda kelesuan dan menjawab masalah pemenuhan hajat hidup orang banyak yang umum terjadi di dunia saat ini.
Inklusi keuangan syariah merupakan dorongan penting dalam pembangunan nasional dengan memastikan setiap aktivitas perekonomian, wilayah geografis dan setiap masyarakat memiliki akses pada jasa keuangan syariah.
Ali meyakini dengan inklusi keuangan syariah yang hadir melalui model-model instrumen keuangan syariah, terutama dari Indonesia melalui sukuk ritel dan BMT (Baitul Maal wal Tamwil), masalah kesenjangan, kemiskinan dan buruknya pelayanan kesehatan serta pendidikan dapat ditangani.
Pemerintah sejak lama telah menerbitkan sukuk ritel yaitu instrumen obligasi syariah yang melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam pembiayaan negara dan mempunyai BMT sebagai institusi keuangan mikro yang memiliki tujuan untuk menyediaan kesejahteraan bagi anggotanya, sebagai inklusi keuangan syariah di Indonesia.
"Pembiayaan syariah mendukung pertumbuhan inklusif dalam ekonomi serta menolak segala persaingan yang tidak jujur, dan tidak loyal terhadap prinsip dasar kemanusiaan, dan mendukung sektor amal melalui zakat dan wakaf," kata Ali yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden Grup IDB seusai penyelenggaraan Sidang Tahunan ke 41.
Pentingnya sukuk ritel Senada dengan pernyataan Ali, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penerbitan sukuk di Indonesia memiliki berbagai peran yang signifikan untuk mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur, sektor ritel maupun inklusi keuangan.
Untuk itu, Bambang menyebutkan, upaya penerbitan sukuk harus terus dilakukan, terutama sukuk ritel, karena instrumen ini juga dibutuhkan untuk mewujudkan SDGs pada 2030, yang bermanfaat guna mengentaskan kemiskinan serta mengurangi masalah kesenjangan.
"Pertumbuhan inklusif bisa dicapai melalui instrumen sukuk berbasis proyek yang dihimpun secara ritel. Begitu dihimpun ritel, artinya melibatkan banyak orang sebagai investor dan diarahkan untuk proyek yang bersifat pembangunan. Tentu itu pasti akan membantu ekonomi secara inklusif," kata Bambang.
Bambang menjelaskan sukuk ritel memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki akses langsung terhadap pembiayaan pasar keuangan dan masyarakat guna berinvestasi pada instrumen yang aman.
Selain itu, penerbitan obligasi syariah ini bisa memberikan manfaat lain terkait program inklusi keuangan karena bisa mengurangi tingkat kesenjangan dan mendorong adanya kesetaraan, yang sesuai prinsip keuangan syariah.
"Prinsip keuangan syariah dengan karakteristik yang mendukung adanya inklusifitas, kesetaraan, kerja sama dan keadilan bagi semua, bisa membantu pengurangan kesenjangan di antara negara berkembang," kata Bambang.
Sedangkan, menurut dia, program inklusi keuangan merupakan agenda utama bagi negara berkembang karena bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
Dengan demikian, prinsip keuangan syariah yang sejalan dengan program inklusi keuangan bisa saling bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui penerbitan instrumen sukuk ritel.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan delapan seri sukuk ritel dengan total penerbitan sebesar Rp31,5 triliun tercatat pada 2016 dengan jumlah investor yang telah mencapai 48.444 individu.
Masyarakat yang menjadi investor sukuk ritel berasal dari berbagai status sosial dan pekerjaan yang beragam, mulai dari PNS hingga ibu rumah tangga, serta letak geografis yang berbeda.
"Indonesia sekarang salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia untuk kategori negara. Untuk sukuk, kita sudah dihormati apalagi kita sudah mempunyai instrumen seperti sukuk ritel," jelas Bambang.
Dari data tersebut, terlihat jelas potensi pengembangan sukuk ritel di Indonesia, apalagi pemerintah saat ini sedang melakukan pembenahan birokrasi dan memperbaiki iklim investasi yang bisa mendukung kinerja perekonomian secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, mewujudkan tujuan SDGs bukan perkara mudah, karena inklusi keuangan syariah yang tidak didukung oleh transparansi dan akuntabilitas dalam implementasinya akan membuat semua pekerjaan mulia berakhir sia-sia.
Namun, Indonesia saat ini telah berada di jalan yang tepat untuk mendorong inklusi keuangan syariah dan mewujudkan tujuan SDGs, karena dalam menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi, memang idealnya menggunakan sumber investasi jangka panjang seperti sukuk dan wakaf. (Antara)
TERPOPULER