Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga mendesak Tim Pangan Bareskrim Mabes Polri untuk gencar melakukan razia harga-harga kebutuhan pokok diseluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, diduga ada pihak yang dengan sengajakan menimbunkan barang pangan sehingga menyebabkan saat ini harga barang masih mahal. Seperti harga daging sapi yang belum juga turun dari angka Rp120 ribu per kilogram.
"Jika ada pengusaha yang melakukan kartel, ya ditangkap. Jangan sampai pemerintah cenderung menyalahkan dunia usaha dan dengan gampang melontarkan ada kartel/mafia daging. Ini kondisi yang tidak baik bagi dunia usaha. Caranya harus melakukan razia secara besar-besaran mulai dari pusat hingga seluruh wilayah Indonesia," kata Viva Yoga kepada wartawan, saat dihubungi wartawan, Sabtu(18/6/2016).
Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu mengakui bahwa harga daging sapi harus dikendalikan oleh pemerintah. Kalau harga naik dan tinggi Rp 120 ribu/kg, hal itu membebani masyarakat selaku konsumen. Tapi, belum tentu peternak dapat untung. Hal itu disebabkan tata niaga daging masih 'high cost'.
"Komisi IV DPR setuju jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan operasi dan pemantauan setiap hari persoalan harga pangan, bukan hanya sapi, tetapi juga minyak goreng, beras, bawang merah, cabe rawit dan lainnya," katanya.
Ke depan, lanjutnya, baik seluruh elemen harus merubah paradigma pembangunan pertanian. "Jangan seperti sekarang ini. Tanah luas, subur, iklim tropis, masak harus menjadi negara importir ? Sangat disayangkan," kata Viva Yoga.
Oleh sebab itu, sambungnya, bila harga belum juga turun atau ada kenaikan harga, yang harus diselidiki adalah, pertama, stok/pasokan daging dan besarnya volume konsumen.
"Jika stok daging kurang, maka harga pasti naik. Begitu juga sebaliknya,"tambahnya.
Kedua, lanjutnya, bagaimana jalur distribusi dan tata niaganya, apakah ada kelainan/gangguan daan yang terakhir yakni, jika stok cukup dan jalur distribusi tidak ada gangguan maka perlu diselidiki apakah ada penimbunan atau potensi kartel.
Sebelumnya, Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh Satgas kewilayahan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kotamadya hingga tingkat kelurahan. Tujuannya untuk memantau indikasi adanya kelangkaan sembako maupun lonjakan harga pangan di masing-masing daerah.
Dia menegaskan, bahkan pihaknya meminta seluruh kepala kesatuan wilayah (Kasatwil) Polri untuk mengoptimalkan Babinkamtibmas agar bekerja sama dengan lurah maupun kepala desa untuk turut serta memantau stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan dan lebaran.
"Babinkamtibmas kita minta berkoordinasi dan turun ke lapangan bersama Lurah maupun Kepala Desa untuk memantau situasi Pasar. Apabila ditemukan adanya penimbunan maupun spekulan agar dilaporkan ke satgas monitoring terdekat," kata Agung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/6/2016) lalu.
