DPR hari ini menggelar Rapat Paripurna guna membahas pengesahan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi UU.
Setelah melalui proses yang alot lantaran ada penolankan dari tiga fraksi yakni PDIP, PKS dan Demokrat, akhirnya DPR memutuskan untuk mengesahkan UU Tax Amnesty tersebut.
Ketua Komisi XI DPR, Ahmad Noor Supit mengatakan, kebijakan Tax Amnesty ini akan berlaku selama sembilan bulan ke depan. Terhitung sejak hari ini hingga 31 Maret 2017.
"Diharapkan dalam sembilan ke depan, tax amnesty ini dapat berjalan efektif agar tidak menganggu postur anggaran," kata Supit saat ditemui di gedung DPR, Selasa (28/6/2016).
Ia juga menjelaskan, untuk tarif tebusan pajak akan dibagi atas tiga bagian penunda wajib pajak. Pertama terkait harta harta repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar dua persen untuk periode tiga bulan pertama, tiga persen untuk periode tiga bulan kedua dan lima persen untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
"Sedangkan untuk tarif tebusan untuk wajib pajak UMKM akan dikenakan tarif tebusan sebesar 0,5 persen yang mengungkapkan harta sampai Rp10 miliar dan 2 persen yang mengungkapkan lebih dari Rp10 miliar," ungkapnya.
