BKPM: Investasi Asing Penting Untuk Stimulus Sektor Perfilman

Suara.com - Dibukanya keran bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui regulasi yang dituangkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 dinilai akan berdampak positif bagi sektor perfilman tanah air. Masuknya investasi asing dalam sektor perfilman di nilai akan menjadi stimulus bagi pelaku industri di sektor perfilman untuk meningkatkan kualitas serta mengembangkan usahanya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan bahwa BKPM telah menerima beberapa minat investasi asing yang ingin menanamkan modalnya di sektor perfilman. ”Terutama di sektor eksibisi dalam hal ini bioskop. Tercatat yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Uni Emirat Arab serta Taiwan,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, Kamis (21/7/2016).

Menurut Franky, BKPM sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengurusi perizinan di sektor perfilman akan terus melakukan komunikasi yang intensif untuk mengawal minat investasi yang telah disampaikan. ”Film sangat strategis, dari film kita dapat menggerakkan sektor lainnya seperti pendidikan, pariwisata, serta industri digital ekonomi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Franky menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk mendorong investasi di sektor perfilman akan terus dilakukan dengan harapan mendukung capaian target investasi tahun ini sebesar Rp 594,8 triliun.

Sementara Direktur Pemberdayaan Usaha Pratito Soeharyo mengemukakan bahwa BKPM akan terus berupaya dan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait untuk mengembangkan investasi sektor perfilman Indonesia. ”Dengan dibukanya DNI diharapkan ini akan mengubah penetrasi film Indonesia yang sebelumnya lemah,” imbuh Tito dalam acara Dialog Investasi Prospek Investasi Sektor Perfilman RI yang diselenggarakan di BKPM , Kamis (21/7/2016).

Tito menilai bahwa perlu peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga yang mengurusi sektor perfilman sehingga dapat menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif serta dapat menangkap fenomena perkembangan sektor perfilman yang ada di tanah air.

Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah, Badan Ekonomi Kreatif Endah Wahyu Sulistianti menilai bahwa modal asing dapat menjadi stimulus bagi sektor perfilman di Indonesia. Dia mencontohkan minat investasi investor asing yang masuk ke suatu lokasi. ”Itu dapat memangkas monopoli yang ada. Contohnya ada perusahaan Abu Dhabi ingin membuka bioskop di Ambon atau di Sukabumi ini akan membuat sektor perfilman lebih bergairah,” ungkapnya.

Endah mengemukakan bahwa dari jumlah populasi Indonesia yang ada, idealnya jumlah layar bioskop di Indonesia bisa mencapai 9.000-15.000 layar. ”Namun kenyataannya saat ini hanya 1.118 layar. Jadi bagi pengusaha perfilman, bioskop itu ibarat Toko. Jadi jualan tapi tokonya nggak ada, kalaupun ada tokonya, jualannya cuma 3 hari, sementara biaya produksi terus meningkat,” paparnya.

Endah menilai bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh pengusaha perfilman adalah terkait dengan kesulitan modal usaha untuk film itu sendiri. ”Saat ini untuk film dengan berbiaya rendah dibutuhkan modal sekitar Rp 3 miliar. Bagaimana mereka dapat berkembang apabila bioskopnya tidak ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Endah juga menyampaikan usulan insentif sektor perfilman yang sedang digodok oleh Badan Ekonomi Kreatif. Insentif yang diberikan akan diberikan dengan memperhatikan status penanaman modal. ”Jadi yang diharapkan PMDN yang masuk serta co production kerjasama antara PMDN dan PMA. Kemudian perusahaan bioskop yang memberikan kuota 60% bagi film Indonesia sesuai dengan UU perfilman,” lanjutnya.

Namun demikian, Endah juga mengingatkan agar investasi di sektor bioskop dapat memperhatikan komposisi pemeringkatan kelas bioskop dan perbandingan kepadatan bioskop (ratio density) di sebuah kota utnuk mewajibkan pembukaan bioskop baru dikota kecil.

”Kami juga sedang mengkaji agar setiap bioskop harus memiliki alat pendukung berupa sistem pelaporan tiket bioskop terbaru (Integrated Box Office System). Ini mengadopsi sistem yang diterapkan di Korea Selatan,” sebutnya.

Ketua Asosasi Produser Film Indonesia (APROFI) Sheila Timothy menyampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh industri perfilman adalah paket kebijakan ekonomi mulai hulu hingga hilir. ”Contohnya kita tidak pernah punya riset. Kita harus punya riset untuk mendukung pengembangan industri film,” katanya.

Sheila yang akrab dipanggil Lala ini menilai bahwa untuk peralatan mudah untuk dibeli, namun yang susah adalah untuk menciptakan sumber daya manusianya. ”Saya baru saja mengunjungi SMK di Kudus yang khusus mendidik animator, ini sangat positif. Mereka bahkan mendatangkan pengajar dari Disney untuk mengajar seminggu disana. Kami berharap ini dapat diduplikasi ke daerah-daerah lain di Indonesia,” imbuhnya.

Salah satu hal lain yang juga tidak kalah pentingnya menurut Lala adalah insentif serta peraturan yang mendukung pengembangan industri perfilman. ”Tahun 2016 cukup positif karena dari Ada Apa dengan Cinta sudah ditonton 3,9 juta penonton maupun My Stupid Boss yang sudah ditonton hampir 1 juta. Namun kami berharap keberlanjutan tapi tidak hanya satu tahun bagus namun tidak ada kejelasan tahun depan,”pungkasnya.