"SIKI merupakan upaya pemantauan dini terhadap pergerakan arus barang impor yang dapat berdampak pada ketahanan industri dalam negeri. Portal sistem ini juga merupakan sumber informasi isu pengamanan perdagangan yang terjadi di negara mitra antara lain informasi mengenai hambatan non tarif, praktikdumping dan lain-lain," paparnya.
Dalam penerapan pelayanan publik, Menperin menambahkan, Kemenperin meraih peringkat II dengan nilai 96,93 pada penganugerahaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tingkat kementerian atau lembaga yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI pada tahun 2015. “Peringkat tersebut dikategorikan dalam zona hijau atau kepatuhan tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” jelasnya.
