Gerindra Nilai Indonesia Sedang Krisis Keuangan

Adhitya Himawan | Nikolaus Tolen | Suara.com

Sabtu, 03 September 2016 | 12:09 WIB
Gerindra Nilai Indonesia Sedang Krisis Keuangan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika. [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menyebutkan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi krisis keuangan. Oleh karena itu, kata dia, kehadiran Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak dapat mengatasi krisis tersebut. Pasalnya,hasil tax amnesty tersebut  digadang-gadang dapat memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak, dimana bisa mendatangkan keuntungan Rp165 triliun untuk negara.

"Penerimaan pajak tidak tercapai, dan negara ini memang dalam kondisi krisis," kata  Kardaya dalam diskusi bertajuk 'Geger Tax Amnesty'di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Politisi dari Fraksi Gerindra tersebut mengibaratkan seperti muslim atau muslimah sedang berada di gurun pasir yang tidak ada makanan, namun hanya ada daging babi yang sudah dijadikan rendang. Karenanya untuk bertahan hidup tidak ada pilihan lain untuk memakannya. Kendati demikian, Kardaya berpesan kepada pemerintah agar kebijakan tax amnesty ini tidak digulirkan setiap tahun. Oleh sebab itu, sosialisasi harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah.

"Masalah sangat serius jangan sampai ada pengampunan pajak tiap tahun, ini harus benar-benar matang pelaksanaanya, karena begitu tidak berhasil akan jatuh nama bangsa," katanya.

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak, pada Selasa (28/6/2016).Melalui undang-undang tersebut, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi.

UU Tax Amnesty, yang diperkirakan mendatangkan Rp165 triliun untuk negara, meski hanya berlaku hingga akhir Maret 2017. UU tersebut hanya berlaku hingga akhir Maret 2017 mendatang.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah mengatakan kebijakan pengampunan pajak ini untuk memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak. Dengan menggunakan UU Tax Amnesty, pendapatan negara diperkirakan bertambah Rp165 triliun.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

DPR: Penerapan Tax Amnesty Pertaruhkan Nama Negara

DPR: Penerapan Tax Amnesty Pertaruhkan Nama Negara

Bisnis | Sabtu, 03 September 2016 | 11:02 WIB

Pemilik Lippo Group Daftar Ikut Program Tax Amnesty

Pemilik Lippo Group Daftar Ikut Program Tax Amnesty

Bisnis | Jum'at, 02 September 2016 | 19:51 WIB

James Riady Daftar "Tax Amnesty"

James Riady Daftar "Tax Amnesty"

Foto | Jum'at, 02 September 2016 | 19:48 WIB

Sofjan Wanandi Sambangi Kantor Pajak Daftar Tax Amnesty

Sofjan Wanandi Sambangi Kantor Pajak Daftar Tax Amnesty

Bisnis | Jum'at, 02 September 2016 | 16:54 WIB

Pengusaha Kelas Kakap Mulai Tertarik Ikut Tax Amnesty

Pengusaha Kelas Kakap Mulai Tertarik Ikut Tax Amnesty

Bisnis | Jum'at, 02 September 2016 | 12:43 WIB

Kebijakan Tax Amnesty Sudah Teruji di 38 Negara

Kebijakan Tax Amnesty Sudah Teruji di 38 Negara

Bisnis | Kamis, 01 September 2016 | 18:53 WIB

Sri Mulyani: Ada 1 Persen Warga yang Kuasai 50 Persen Kekayaan RI

Sri Mulyani: Ada 1 Persen Warga yang Kuasai 50 Persen Kekayaan RI

Bisnis | Kamis, 01 September 2016 | 17:57 WIB

Himpunan Bank BUMN Sosialisasi Tax Amnesty di Batam

Himpunan Bank BUMN Sosialisasi Tax Amnesty di Batam

Bisnis | Kamis, 01 September 2016 | 17:06 WIB

Per Agustus, Dana Amnesty Pajak di Bank Mandiri Rp653 Miliar

Per Agustus, Dana Amnesty Pajak di Bank Mandiri Rp653 Miliar

Bisnis | Kamis, 01 September 2016 | 16:48 WIB

Ketua MK Jamin Jokowi Tak Intervensi Gugatan Tax Amnesty

Ketua MK Jamin Jokowi Tak Intervensi Gugatan Tax Amnesty

News | Kamis, 01 September 2016 | 15:42 WIB

Terkini

Pakar Ungkap Kemacetan Gerbang Tol Arus Balik Lebaran 2026 Bisa Dicegah lewat Sistem MLFF

Pakar Ungkap Kemacetan Gerbang Tol Arus Balik Lebaran 2026 Bisa Dicegah lewat Sistem MLFF

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 20:12 WIB

BRILink Agen di Bakauheni, Berawal dari Modal Usaha Terbatas hingga Menjadi Andalan Masyarakat

BRILink Agen di Bakauheni, Berawal dari Modal Usaha Terbatas hingga Menjadi Andalan Masyarakat

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 20:09 WIB

30 Hari Perang Iran Lawan AS-Israel, Empat Negara Gelar Pertemuan Darurat

30 Hari Perang Iran Lawan AS-Israel, Empat Negara Gelar Pertemuan Darurat

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 19:57 WIB

Zero Fatality Bisa Dicapai Jika Perusahaan Implementasi Budaya K3 Ketat

Zero Fatality Bisa Dicapai Jika Perusahaan Implementasi Budaya K3 Ketat

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 19:57 WIB

Emiten Produsen Sarung Tangan Medis MARK Raih Laba Bersih Rp 837,31 Miliar di 2025

Emiten Produsen Sarung Tangan Medis MARK Raih Laba Bersih Rp 837,31 Miliar di 2025

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:46 WIB

Ancaman Selat Hormuz, RI Mulai Telusuri Sumber Minyak Selain Timur Tengah

Ancaman Selat Hormuz, RI Mulai Telusuri Sumber Minyak Selain Timur Tengah

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:38 WIB

Dolar AS dan Harga Minyak Diprediksi Melonjak, Rupiah Tertekan

Dolar AS dan Harga Minyak Diprediksi Melonjak, Rupiah Tertekan

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:10 WIB

KPPU Sanksi 97 Pinjol Rp 755 Miliar, Asosiasi Ngotot Ajukan Banding

KPPU Sanksi 97 Pinjol Rp 755 Miliar, Asosiasi Ngotot Ajukan Banding

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 16:11 WIB

Penjelasan Kemenkeu soal Lapor SPT Purbaya Kurang Bayar Rp 50 Juta di Coretax

Penjelasan Kemenkeu soal Lapor SPT Purbaya Kurang Bayar Rp 50 Juta di Coretax

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 15:52 WIB

Purbaya Klaim Bos Danantara Sepakat PNM Dialihkan ke Kemenkeu

Purbaya Klaim Bos Danantara Sepakat PNM Dialihkan ke Kemenkeu

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 15:42 WIB