Jokowi Tegaskan Tax Amnesty Adalah Awal Reformasi Perpajakan RI

Presiden Joko Widodo baru saja mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang diselenggarakan di Hangzhou International Expo Center, Republik Rakyat Tiongkok, Senin (5/9/2016). Saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua KTT G20, Presiden menyampaikan bahwa kebutuhan akan kerja sama internasional dalam perpajakan berguna untuk menghindari adanya penghindaraan pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota G20. 

“Ke depan semua mengatakan bahwa perpajakan harus dirombak. Kita pun juga sama. Kita sudah mendahalui dengan tax amnesty. Tax amnesty ini adalah arah menuju reformasi perpajakan kita, jangan dianggap ini berdiri sendiri. Tidak,” ucap Presiden kepada jurnalis asal Indonesia di lobby hotel Dahua Boutique sebelum berangkat menuju bandara Internasional Xiaoshan Hangzhou, Cina. 

Presiden menjelaskan bahwa program tax amnesty telah mengikuti trend dunia yang menginginkan adanya pembaharuan total di bidang perpajakan. “Jangan sampai misalnya Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) kita, Undang-Undang PPh kita, Undang-Undang PPn kita ini ditinggal oleh  trend dunia yang sudah menuju ke arah pembaharuan total. Ini  juga harus diikuti, agar kita tidak ditinggal,” jelas Presiden. 

Di KTT G20, Presiden juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka dan pentinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif ke depannya. “Jadi kita ingin mendukung upaya-upaya ekonomi melalui kerja sama antar negara, melalui kerja sama antara anggota-anggota G20. Dan kita sendiri ingin agar implementasi itu segera kita kerjakan secepat-cepatnya karena tanpa itu kita akan betul-betul ditinggal,” ucap Presiden. 

Revolusi Industri Baru dan Ekonomi Digital 

Dari pelaksanaan KTT G20 ini, Presiden melihat ada dua yang perlu diwaspadai agar tidak tertinggal oleh negara lain, yakni tentang revolusi industri baru dan ekonomi digital. “Revolusi industri baru mulai digaungkan oleh negara-negara besar. Kita harus melihat peluang itu dan juga kita harus mengambil peran. Bagaimana kita juga jangan sampai ditinggal,” ucap Presiden. 

Terkait ekonomi digital, Presiden mengatakan bahwa dirinya ingin agar segera terimplementasikan. “Semua sekarang sudah terus berbicara mengenai ekonomi digital dan terus mengimplementasikan apa yang secepatnya bisa dikerjakan. Kitapun juga sama, Kita akan secepat-cepatnya mengikuti trend dunia ini agar tidak ditinggal,” kata Presiden. 

Oleh karena itu, selama berada di Cina, Presiden menyempatkan diri berkunjung ke sebuah perusahaan raksasa e-commerce Alibaba dan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri telekomunikasi Huawei. “Dan kita lihat sendiri di Indonesia sebetulnya sudah ada market place lokal, market place indonesia yang juga bisa dipakai sebagai sebuah pondasi menuju ke sebuah digital ekonomi dunia yang saling bergandengan,” imbuh Presiden. 

Presiden tidak menginginkan pasar Indonesia yang begitu besar ditinggal begitu saja. Demikian pula dengan channeling yang berkaitan dengan supply chain dunia harus terhubungkan. “Berkaitan dengan misalnya logistik platformnya Alibaba. Retail platform Alibaba ini juga harus kita sambung-sambungkan sehingga bermanfaat, utamanya bagi ekonomi-ekonomi yang berada di kampung, produk-produk yang berada di desa-desa, yang bisa dipasarkan tidak dalam ruang lingkup nasional tapi juga internasional. Itulah gunanya menchannelkan market place Indonesia dengan sistem platform logistic. Ini di sisi digital ekonomi,” ujar Presiden.