PKS Ingatkan Agar Pemotongan Anggaran Tak Rugikan Rakyat

Suara.com - Ketua Departemen Keuangan dan Perbankan DPP PKS Ecky Awal Mucharom mengingatkan pemerintah, agar pemotongan anggaran terhadap sejumlah pos belanja negara jangan sampai merugikan kepentingan rakyat.

"Karena hal tersebut masih diperlukan agar perekonomian nasional tidak stagnan," kata Ecky Awal Mucharom dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

"Pemerintah menurunkan belanja negara sebesar 0,5 persen dibandingkan APBNP 2016. Belanja yang bersifat program dan bersentuhan langsung ke masyarakat jangan sampai mengalami pemotongan yang signifikan," imbuh Ecky.

Menurut Ecky, hal itu penting mengingat rendahnya daya beli masyarakat saat ini yang diakibatkan oleh semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, menurutnya keberadaan stimulus fiskal melalui belanja program kementerian dan lembaga yang ada di negeri ini menjadi sangat penting.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengatakan pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah, tidak bisa hanya menggunakan Instruksi Presiden, namun harus melalui Undang-Undang.

"Tidak boleh pemotongan anggaran menggunakan Inpres, itu salah, nanti Presiden bisa digugat. Pemotongan anggaran semestinya dengan APBNP Tahap 2," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Fahri Hamzah menegaskan, pemotongan anggaran itu hak DPR melalui hak budgeting dan terkait anggaran harus ketat yaitu melalui UU.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemotongan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang dilakukan pemerintah tetap mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan pemerintah, tidak asal memangkas.

"Pemotongannya itu ada aturan mainlah, tidak kemudian asal potong. Diproporsionalkan saja," ujar Darmin saat ditemui di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/8/2016).

Program-program yang sudah terikat kontrak, kata Darmin, tentunya pemerintah tidak akan melakukan pemotongan anggaran. Pemotongan anggaran dilakukan pada program-program yang kurang menjadi prioritas.

Dalam sejumlah kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rencana penyesuaian belanja Kementerian dan Lembaga berupa pemotongan anggaran sebesar Rp65 triliun tidak akan mengganggu kegiatan ekonomi.

"Penghematan ini tidak akan mengganggu dampak APBN terhadap aktivitas ekonomi," kata Darmin, seusai melakukan rapat koordinasi membahas penyesuaian anggaran.

Darmin menjelaskan belanja Kementerian/Lembaga yang bukan merupakan prioritas akan terkena pemangkasan anggaran, termasuk di antaranya perjalanan dinas, paket pertemuan maupun rapat serta pemberian honorarium dan biaya kegiatan yang tidak termasuk dalam gaji rutin. (Antara)