Misbakhun Sarankan Strategi Tax Amnesty Disusun dengan Baik

Pada rapat kerja Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan kemarin, anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyampaikan pentingnya penghargaan kepada pegawai pajak dengan memberikan intensif terhadap suksesnya Tax Amnesty (TA).

"Saya meminta Bu Menkeu memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai pajak, karena muncul isu pegawai bea cukai mendapat insentif berkali lipat, terlepas dari situasi apapun, reward kepada pegawai Ditjen Pajak terhadap suksesnya TA sudah semestinya dilakukan," kata Misbakhun di Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/10/2016).

Dia menambahkan, walaupun masih tersisa waktu, jangan sampai kemudian mereka merasa apresiasinya kurang dari sisi reward, dari pimpinan mereka. Sekali lagi, ini harus menjadi concern ke depan supaya mereka di sisa waktu yang ada pada periode kedua dan ketiga mereka jadi lebih giat dan lebih intensif dalam menjalankan apa yang menjadi tugas-tugas mereka.

Terkait realisasi belanja infrastruktur, Misbakhun kembali mengapresiasi kinerja Bu Menkeu. Hal ini bisa dilihat dari belanja Kementerian/Lembaga yang benar-benar diperhatikan Bu Menkeu.

"Ibu benar-benar memperhatikan dan mampu terjaga dengan baik setiap belanja KL di kementerian yang berkaitan dengan infrastruktur, realisasinya berjalan dengan baik. Ini adalah sebuah bentuk komitmen Bu Menkeu memberikan dukungan penuh terhadap program-program pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh bapak presiden," ujarnya.

Memasuk periode kedua dan terakhir program TA, Misbakhun berpesan supaya strategi TA harus bisa diterapkan dengan baik, karena kemarin periode pertama orang berbondong-bondong di akhir periode.

Dirinya yakin jangan sampai di periode kedua dan ketiga ini, orang berbondong-bondong lagi di akhir periodisasi. Karenanya ini harus diatur strategi kampanyenya.

Lebih lanjut menurutnya, setelah periode pertama ini selesai, belum ada lagi kampanye yang giat lagi bagaimana membangun gimmick TA ini. Mengingat selama ini yang dilihatnya perorangan dan corporate.

"Saya lihat BUMN, perbankan perlu juga melakukan TA, karena selama ini bagaimana melakukan sinkronisasi mengenai TA dengan opini akuntan publik dan opini-opini yang berkaitan dengan perbankan, mereka merasa ini menyangkut kepercayaan dunia keuangan dan perbankan," pungkasnya.