Suara.com - Presiden Joko Widodo berharap pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2017 berupa proses lelang dan lainnya bisa dimulai di bulan Januari tahun depan.
Hal itu disampaikan Jokowi membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (2/11/2016).
"Ini saya kira saya sudah mengingatkan dua kali, tahun lalu, tahun kemarin, ini saya ulang lagi, agar proses persiapan pra lelang untuk seluruh kegiatan segera disiapkan, sehingga Januari sudah ada pelaksanaan," kata Jokowi.
Menurut dia, di tahun 2016, baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian yang sudah melaksanakan kegiatan pada bulan Januari. Dia meminta kementerian yang lain juga mengikuti.
"Saya harapkan yang lain juga seperti itu," ujar dia.
Jokowi juga meminta laporan terkait APBN 2017 yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu.
"Biasanya kan di sana ada perubahan, di sana ada pengurangan, di sana ada penambahan, tolong setelah dari DPR saya diberi laporan yang detail," tutur dia.
Selain itu, Jokowi juga mengambil langkah inisiatif untuk mulai merencanakan APBN tahun 2018 sejak awal.
"Kita juga akan merencanakan untuk 2018, sudah kita mulai lebih awal saja, karena kalau tidak, perencanaan kita akan terlambat," kata dia.
Di tahun anggaran 2018, dia menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Demikian halnya dengan peningkatan di bidang investasi yang diharapkan tumbuh di atas 10 persen. Kemudian juga untuk sektor penopang yang lainnya, ia mengharapkan pertumbuhan di sektor konsumsi bisa di atas lima persen, ekspor yang diharapkan bisa tumbuh di atas empat persen, dan impor yang tumbuh paling tidak 2 hingga 3 persen.
"Tapi nanti tolong nanti angka-angkanya kalau ini perlu masih ada ruang untuk ditingkatkan kalau bisa dikoreksi," imbuhnya.
Tampak hadir dalam Sidang Kabinet tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Anggota Kabinet Kerja, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian dan Jaksa Agung M. Prasetyo.
TERPOPULER
