Pemerintah Dorong Badan Usaha untuk Ikut Bangun Infrastruktur

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, pemerintah berfokus mengejar ketertinggalan dalam penyediaan infrastruktur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat membuka acara Indonesia Infrastructure Week dan Konstruksi Indonesia 2016 di Jakarta Convention Center, Rabu (9/11/2016). mengatakan percepatan dalam pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh dalam kecepatan peningkatkan daya saing Indonesia. 

"Fokus dulu di infrastruktur, kita lihat hasilnya di 2018 nanti mulai daya saing kita akan kelihatan. Infrastruktur kita kejar, saya minta kepada Menteri PUPR tidak lagi kerja 1 shift tetapi kerja 3 shift karena Indonesia sudah tertinggal jauh," kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis.

Jokowi optimis daya saing Indonesia akan mampu meningkat melihat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat selama tiga triwulan terakhir pada tahun 2016. Diharapkan pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun mencapai 5.1-5.2% antara lain karena dukungan sektor konstruksi melalui pembangunan infrastruktur.

Sementara berkaitan dengan kemudahan berusaha di Indonesia, Jokowi menyatakan pada tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat 106. Ditargetkan akan naik menjadi peringkat ke 91 pada tahun 2016. "Untuk mencapai itu kuncinya pembangunan infrastruktur, pembenahan inefisiensi birokrasi (seperti pemborosan anggaran), sertw pemberantasan korupsi termasuk pungli ," ujarnya.

Untuk mengejar ketertinggalan infrastuktur Jokowi membuka peluang sebesar-besarnya kepada pihak swasta untuk turut serta membangun infrastruktur. "APBN kita dalam 5 tahun ini tidak mungkin mencukupi untuk membangun seluruh infrastruktur yang kita butuhkan. Kemampuan APBN hanya berkisar 25 persen dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sehingga dibutuhkan dukungan dari investasi dunia usaha dari swasta," ujarnya.

Selanjutnya Jokowi meminta kepada BUMN yang mengelola aset infrastruktur seperti jalan tol untuk melepasnya ke swasta untuk memperoleh tambahan modal membangun infrastruktur yang baru.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan Kementerian PUPR telah memberikan kesempatan yang luas kepada pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR seperti jalan tol, air minum, dan bendungan.

"Swasta diberi kesempatan, kalau swasta tidak tertarik, kita menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), bila masih tidak menarik, penugasan BUMN" kata Menteri Basuki.

Salah satu proyek yang banyak melibatkan dana investasi badan usaha menurut Basuki saat ini adalah jalan tol Balikpapan-Samarinda yang menggunakan investasi badan usaha dan dukungan pemerintah. "Contoh yang baru minggu lalu baru saya lihat di tol Samarinda Balikpapan, itu 60 km investasi dari swasta karena sebelumnya tidak jalan. APBN hanya di jembatan Manggar, APBD cuma 10 km, dikeroyok jadinya. Tapi yg lebih banyak investasinya, karena dari 99,2 km, 60 km lebih dari investasi,"ujarnya.

Menteri Basuki menyatakan sudah meminta Jasamarga dan Waskita Karya untuk segera mendata aset jalan tol mana saja yang siap dilepas ke swasta.

"Misalnya Jasamarga, sudah punya rencana yang dia punya (sahamnya) tidak dominan itu akan dilepas. Waskita Karya juga, share yang tidak dominan juga akan dilepas. Itu sudah ada beberapa opsi yang akan dilepas, jadi tidak perlu untuk memiliki tapi dijual untuk mendapatkan modal bangun yang (tol) lain lagi, yang sudah operasi yang dilepas,"pungkasnya.