Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Persulit Investor Migas

Adhitya Himawan | Suara.com

Jum'at, 03 Februari 2017 | 14:32 WIB
Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Persulit Investor Migas
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. [Dok Kemenko Maritim]

Sebelum meninggalkan Batam, Menteri Koordinator Bidang Kemairitiman, Luhut Binsar Panjaitan mengadakan pertemuan dengan hampir 30 pengusaha Batam di Bandar Udara Hang Nadim. Para pengusaha Indonesia dan asing ini bergerak di bidang kemaritiman, seperti penunjang minyak dan gas, perkapalan, dan produk-produk untuk digunakan di laut lepas.

Hadir juga para pengusaha si bidang industri manufaktur. Beberapa kendala dan permasalahan dibahas pada pertemuan tersebut. Para pengusaha juga menyampaikan masukan maupun saran untuk perbaikan dan percepatan usaha di kawasan Batam.

Menko Luhut mengatakan bahwa pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam konteks menciptakan pemerataan yang berkeadilan. Walau masih ada beberapa masalah keamanan seperti radikalisme, namun pemerintah dapat mengatasinya dengan baik.

"Strategi besar pemerintah sekarang ini untuk bagaimana yang 20 persen (penduduk yang masih hidup) di bawah garis kemiskinan bisa kita perkecil angkanya atau dihilangkan," katanya.

Untuk memecahkan beberapa masalah yang dikemukakan oleh para pengusaha, Menko Luhut menyarankan untuk menyelesaikannya lewat Kelompok Kerja IV (PokjaIV) yang berada dibawah koordinasi Satuan Tugas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Satgas PKE). Pokja IV bertugas khusus untuk menangani penyelesaian kasus-kasus yang menghambat implementasi paket kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, maupun untuk menangani kasus-kasus yang mengganggu invesgtasi secara umum.

"Orang sekarang relatif lebih nyaman berinvestasi karena ada solusi-solusi yang cepat dilakukan, yang saya lihat baru sekitar 40-50 persen tapi ada kemajuan," ujarnya.

Di sektor Migas, ia mencontohkan pemerintah sedang merevisi PP no. 79/2010. Menurutnya sekarang pemerintah akan membuat peraturan secara detail.

"Negosiasi kita sekarang harus detail. Seperti di Proyek Masela, kita bisa hemat hingga enam miliar dolar, dan kita ingin membuat petrokimia plus pabrik pupuk disana. Pemerintah kini sedang meningkatkan efisiensi. Masih banyak handicap, tapi saya bisa jamin (bila) ada masalah kita akan pecahkan masalah itu secara holistik secara menyeluruh. Jadi peraturan ini harus dibuat mudah agar investor datang. Jangan dipersulit," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Luhut mengatakan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah pemerataan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi.

"Banyak yang harus diselesaikan, seperti pemerataan, karena itu hilirisasi penting. Perkembangan teknologi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kita harus memanfaatkan itu, " ujarnya kepada para pengusaha.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Menko Luhut akan Jadikan Pulau Nipa Sebagai Kawasan Ekonomi

Menko Luhut akan Jadikan Pulau Nipa Sebagai Kawasan Ekonomi

Bisnis | Jum'at, 03 Februari 2017 | 14:24 WIB

Istana Bantah Utus Luhut untuk Menemui Ma'ruf Amin

Istana Bantah Utus Luhut untuk Menemui Ma'ruf Amin

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 11:23 WIB

Tahun Ini, Jokowi akan Keluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Tahun Ini, Jokowi akan Keluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Bisnis | Jum'at, 03 Februari 2017 | 08:02 WIB

Cara Jokowi Atasi Ketimpangan Ekonomi

Cara Jokowi Atasi Ketimpangan Ekonomi

News | Selasa, 31 Januari 2017 | 16:24 WIB

Kemenko Maritim Investigasi Tumpahan Minyak di Pantai Batam

Kemenko Maritim Investigasi Tumpahan Minyak di Pantai Batam

Bisnis | Selasa, 31 Januari 2017 | 13:17 WIB

Pemerintah Gencar Bangun Sentra Ekonomi di Indonesia Timur

Pemerintah Gencar Bangun Sentra Ekonomi di Indonesia Timur

Bisnis | Selasa, 31 Januari 2017 | 13:05 WIB

Luhut Paksa Freeport Tunduk Aturan Divestasi 51 Persen Saham

Luhut Paksa Freeport Tunduk Aturan Divestasi 51 Persen Saham

Bisnis | Selasa, 31 Januari 2017 | 12:41 WIB

Menko Luhut Serukan Indonesia Siap Hadapi Proteksionisme Trump

Menko Luhut Serukan Indonesia Siap Hadapi Proteksionisme Trump

Bisnis | Selasa, 31 Januari 2017 | 12:11 WIB

Luhut Berharap Pembebasan Lahan Danau Toba Segera Tuntas

Luhut Berharap Pembebasan Lahan Danau Toba Segera Tuntas

Bisnis | Selasa, 31 Januari 2017 | 11:31 WIB

Jonan Minta BKPM Proaktif Layanan Investasi ESDM

Jonan Minta BKPM Proaktif Layanan Investasi ESDM

Bisnis | Senin, 30 Januari 2017 | 13:22 WIB

Terkini

Riset Danareksa: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Kuartal I, Ditopang Konsumsi Rumah Tangga

Riset Danareksa: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Kuartal I, Ditopang Konsumsi Rumah Tangga

Bisnis | Senin, 13 April 2026 | 22:15 WIB

Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global

Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global

Bisnis | Senin, 13 April 2026 | 21:45 WIB

ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026

ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026

Bisnis | Senin, 13 April 2026 | 21:30 WIB

Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T

Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T

Bisnis | Senin, 13 April 2026 | 19:27 WIB

Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026

Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026

Bisnis | Senin, 13 April 2026 | 18:55 WIB

Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!

Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!

Bisnis | Senin, 13 April 2026 | 18:36 WIB

Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat

Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat

Bisnis | Senin, 13 April 2026 | 18:25 WIB

Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran

Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran

Bisnis | Senin, 13 April 2026 | 18:22 WIB

OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar

OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar

Bisnis | Senin, 13 April 2026 | 18:06 WIB

Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi

Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi

Bisnis | Senin, 13 April 2026 | 18:02 WIB