Menko Luhut Larang Praktik Monopoli di Pelabuhan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Dalam kunjungan kali ini, Luhut juga meminjau Terminal Teluk Lamong, di Surabaya, Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang ikut mendampingi Menko Maritim menyampaikan permohonan agar pemerintah pusat memberikan wewenang perizinan pengembangan pelabuhan kepada provinsi.  Menko Luhut mendukung usul tersebut demi meningkatkan efisiensi.

“Kita bikin mudah lah, jangan mempersulit diri sendiri, kalau memang perlu selesai disini saja. Dari Jakarta kita beri tahu saja, diinfokan ada begini. Kalau itu terjadi saya kira akan banyak menghemat cost kita.” kata Menko Maritim di Surabaya, Senin (20/3/2017).

Menko Luhut meminta Pelindo III dan Pemerintah provinsi untuk membangun kerjasama yang sinergis.

"Pemerintah ingin adanya efisiensi dalam proses produksi, pengolaan produktivitas, disiplin kerja, dan teamwork. Kalau melihat Pelindo III, ini perusahaan yang sangat sehat dan bisa berkembang dengan baik. Tetapi tidak boleh bekerja sendiri juga, baiknya membangun kerjasama, misalnya dengan Perusda dan juga dengan Gubernur maupun sektor swasta yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga ekonomi bisa tumbuh bagus dan merata," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menko Luhut menyinggung masih adanya praktik monopoli di pelabuhan sehingga menghambat produktivitas dan efisiensi.

"Tidak boleh lagi ada monopoli di pelabuhan, sehingga harga-harga bisa ditekan," ujarnya,

Mengenai masih adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan pelabuhan antara Pelindo dan Kementerian Perhubungan, Menko Luhut mengatakan pemerintah sedang membenahi hal tersebut.

"Menteri Perhubungan sudah mengerjakan ini dengan cepat dan akan menyerahkan ke Pelindo, mungkin juga ke swasta karena kalau semua pembangunannya memakai APBN nanti akan lama selesaiya," kata Menko Luhut. 

Menko Maritim juga meminta pengelola pelabuhan untuk menertibkan kapal-kapal yang masih membuang sampah ke laut dan menerapkan garbage fee untuk mengurangi pembuangan sampah ke laut.*\