Menteri PUPR Akui Kesenjangan Barat dan Timur Indonesia

Salah satu tantangan pembangunan yang menjadi perhatian Pemerintah adalah kesenjangan antar wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Untuk memperkecil kesenjangan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR melakukab pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, bendungan, pengendali banjir, perumahan, sanitasi, air minum dan penataan kawasan kumuh di berbagai wilayah di Indonesia.

"Di bidang jalan dan jembatan, pembangunan di wilayah timur Indonesia bertujuan tidak hanya membuka daerah terisolir tetapi juga untuk mengurangi biaya angkutan logistik sehingga mampu mengurangi tingkat kemahalan harga dan mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Menteri Basuki saat membuka 15th Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA) Conference dan International Road Federation (IRF) Global Road Summit di kawasan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), di Denpasar, Bali, Rabu (22/3/2017).

Turut hadir dalam acara tersebut Presiden REAAA Hermanto Dardak dan Executive Vice-President of the IRF Michael G. Dreznes, Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Danis H. Sumadilaga, Direktur Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Ahmad Ghani Ghazali, Kepala Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Herry Vaza dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Usai membuka secara resmi konferensi tersebut, Menteri Basuki  juga berkesempatan memberikan penghargaan kepada 13 anggota  REAAA yang dinilai berjasa dalam pembangunan jalan di masing-masing negara. Ke-13 penerima penghargaan tersebut diantaranya Poedji Rahardjo dan alm. Ruslan Diwiryo dari Indonesia. Sementara dari Australia, yakni Gerard Waldron, Philip Ladner, dan Raymond John Farrelly.

Selanjutnya dari Korea, yakni Kyung Soo Yoo dan Keong Chan Cho. Mewakili Malaysia yang juga hadir menerima penghargaan yaitu Dato' Han Joke Kwang dan Chew Swee Hock.

Terdapat juga perwakilan dari Selandia Baru yang mendapat penghargaan tersebut, yaitu Richard dan Steel. Terakhir yang juga turut menerima penghargaan yaitu Jaime Abarsozapacanan dari Filipina dan Chi Kuo Mao dari Taiwan.

Menteri Basuki mengajak para peserta yang berasal dari berbagai negara untuk memanfaatkan forum ini untuk pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara negara yang hadir dalam bidang teknis pembangunan jalan. Selain itu untuk menarik calon investor agar berminat berinvestasi dalam pembangunan jalan khususnya di wilayah timur Indonesia.

"Saya harap di sesi forum bisnis nanti dalam konferensi ini yang juga dihadiri sejumlah investor dapat menjadi ajang menarik minat investor," ujar Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, dari seluruh rencana pengembangan jalan yang tertuang dalam Indonesia Road Development Plan 2015-2019  dibutuhkan pendanaan sekitar Rp 733 triliun. Sementara Pemerintah Pusat hanya dapat memenuhi sebesar 37% atau sekitar Rp 268 triliun. Sedangkan kekurangannya dipenuhi dari anggaran Pemerintah Daerah, BUMN dan swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan skema Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN (PINA).

“Kami sudah menerbitkan serangkaian peraturan untuk menumbuhkan iklim investasi, seperti aturan dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, fasilitas pajak, termasuk pengadaan tanah”, kata Menteri Basuki.

Terkait pengadaan tanah, Menteri Basuki menambahkan bahwa Pemerintah juga telah mengeluarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, untuk mempercepat proses pengadaan tanah dengan maksimal waktu selama 583 hari.

"Selain itu juga sudah dibentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk membantu manajemen dan pembiayaan pengadaan tanah," ujarnya.

Menteri Basuki juga berharap agar setiap negara anggota REAAA dapat terus meningkatkan kolaborasi untuk menjawab isu-isu pembangunan seperti keselamatan pengguna jalan, peningkatan mobilitas dan aksesibilitas sebagai dampak positif pembangunan jalan.

Sementara Presiden REAAA Hermanto Dardak menyatakan REAAA merupakan asosiasi para ahli pembangun jalan dari berbagai negara. Pertama kali didirikan di Malaysia, tanggal 15 Juni 1973. REAAA didirikan untuk mengembangkan disiplin keilmuan dan praktek pembangunan jalan di wilayah Asia Pasifik, termasuk mengembangkan kemampuan profesional dan jejaring komersial diantara negara-negara yang berada di kawanan Asia Pasifik tersebut.