Presiden Joko Widodo menginginkan industri perbankan di Indonesia efisien. Keinginan ini berlaku juga Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ini untuk meningkatkan daya saing sektor perbankan nasional di era Pasar Bebas ASEAN.
Oleh sebab itulah, Presiden Jokowi menginginkan pembentukan holding yang melingkupi 26 BPD yang ada di seluruh Indonesia. Langkah ini diyakininya akan membantu BPD daerah-daerah lain yang sulit mengembangkan bisnisnya. Selain itu, pengalaman BPD yang memiliki kapitalisasi besar layaknya Bank DKI bisa menularkan budaya kerja yang baik ke BPD yang lain.
Jokowi juga meminta BPD tidak boleh kalah dengan BUMN, yang nantinya juga akan dilakukan penyederhanaan dengan membentuk enam holding BUMN.
Dengan semakin efisiennya BPD ini, nantinya akan meningkatkan daya saing BPD dengan bank-bank konvensional, terutama dari segi pelayanan dan besaran bunga yang selama ini diterapkan.
Direktur Korporasi dan Menengah Bank Jatim, Su'udi, menegaskan pihaknya sebetulnya siap mendukung kebijakan pemerintah apabila pembentukan holding BPD jadi diberlakukan. "Kami tentunya siap untuk mendukung," kata Su'udi di Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Namun ia memiliki keraguan kebersediaan BPD-BPD dari provinsi lain. Terutama BPD-BPD dari luar Jawa. "Kalau BPD di Jawa banyak yang sudah besar. Nah bagaimana dengan BPD yang di luar Jawa? Apa mereka mau?," tutupnya.
TERPOPULER
