Suara.com - Pangan tidak hanya merupakan komoditas dan kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap orang. Tetapi pangan juga menjadi kepentingan nasional dan keamanan nasional bagi sebuah negara.
Pangan memiliki peran dan fungsi vital bagi bangsa dan Negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.
Tanpa terjamin dan ketersediaan pangan yang memadai, tidak mungkin suatu bangsa dan negara akan mampu mempertahankan keberlangsungannya.
Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah tujuan bangsa Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai cita-cita kemerdakaan.
Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA Nasional) Winarno Tohir menuturkan, bangsa dan negara harus mampu beradaptasi dengan segala kemungkinan perubahan lingkungan, baik nasional, regional maupun global yang memiliki dampak pada ketahanan pangan.
"Sektor pertanian memberikan konstribusi yang cukup berarti pada perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari struktur PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada triwulan II tahun 2017 yang masih didominasi oleh 3 lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan (20,26%), pertanian, kehutanan dan perikanan (13,92%), dan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor (13,03%) hasil survey struktur ongkos usaha tanaman pangan, BPS 2017,” kata Winarno.
Winarno menggambarkan kondisi petani di Indonesia yang menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010 pelaku utama pembangunan pertanian (petani) jumlahnya 39.035.692 orang, yang sudah tergabung ke dalam Kelompok tani 583.368 kelompok, Gapoktan 63.501, dan Kelembagaan Ekonomi Petani 13.257.
Dari jumlah tersebut diketahui tingkat pendidikan petani yakni belum pernah sekolah (9,65%) 3.766.954 orang. Tidak atau belum Lulus SD (26,54%) 10.358.754 orang. Lulusan SD (38,49%) 15.023.269 orang.
Lulusan SLTP (16,22%) 6.330.800 orang. Lulusan SLTA (8,54%) 332.106 orang dan Lulusan Perguruan Tinggi/Diploma dan Sarjana (0,57%) 223.809 orang.
“Nah, dari kondisi itu menunjukkan bahwa pendidikan pelaku utama pembangunan pertanian SDM nya masih rendah, perlu peningkatan kualitas pendidikan non formal dengan peranan penyuluh dan Perguruan Tinggi,” jelasnya.
Menurut Winarno, faktor-faktor kinerja produksi pangan sudah banyak dicukupi oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan petani. Bahkan bantuan pada Petani Pangan, Pemerintah membantu petani lewat program rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3,05 juta ha (52 %) sejak awal dibangun dengan pinjaman Bank Dunia.
Diimbuhkan Winarno lagi, bantuan itu dipergunakan juga untuk pembuatan embung/long storage/dam parit 3.771 unit, bantuan alat mesin pertanian untuk mempercepat kenaikan IP 180.000 unit.
“Pemerintah menjamin Asuransi Pertanian seluas 674.650 ha dari yang disediakan 1 juta ha, pengering gabah (padi, jagung, kedele sebanyak 1.000 unit). Ini merupakan implementasi UU Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” tegasnya Winarno lagi.
Potensi lahan pertanian di Indonesia digambarkan oleh Winarno adalah sawah irigasi seluas 4,1 juta HA, dengan IP 200 atau dua kali tanam setahun. Sawah non irigasi 4,0 juta ha dengan IP 100 yang memerlukan embung.
Huma atau ladang seluas 5,02 juta ha dengan IP 100 juga memerlukan embung. Lahan tidur seluas 11,68 juta ha belum bisa ditanami, karena tidak ada pengairan, sehingga sangat memerlukan embung.
“Embung diperlukan sebagai faktor penentu produksi pangan harus dibuat lebih banyak untuk menambah luas panen, dari 1 kali menjadi 3 kali tanam, yang dikerjakan bersama sama oleh Kementan, Kemendes dengan dana desa, Kementrian LHK dan BUMN," ucapnya.
"Pelaksanaan di lapangan untuk pengisian dan pemanfaatannya dilakukan oleh kelompok tani/Gapoktan. Embung berfungsi menabung air di musim hujan, kemudian difungsikan pada musim kering atau kemarau,” tambahnya.
TERPOPULER
