Suara.com - Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan. Sebelumnya, THR sudah diberikan sejak tahun 2016 kepada para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
Total yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR adalah Rp 35,76 triliun atau 69% lebih banyak dari jumlah tahun lalu.
Kementerian Keuangan mengklaim, pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun 2018 diharapkan bisa menyumbang sektor riil dan ekonomi Indonesia. Harapannya, pemberian THR yang berbarengan dengan libur panjang bisa mendongkrak belanja masyarakat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi.
Apakah dengan kebijakan populis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi? Artinya, masyarakat semakin sejahtera dari efek peningkatan konsumsi yang menggerakan pertumbuhan ekonomi.
Farouk Abdullah Alwyni, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) mengatakan, belum tentu. Faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.
Memang, dalam beberapa tahun terjadi pertumbuhan ekonomi meski dalam kondisi stagnan. Tapi selama ini yang banyak menikmati hanya sejumlah kecil, yakni kelompok elite masyarakat. Kue pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati secara merata.
“Berdasarkan studi World Bank, selama satu dekade sampai dengan tahun 2015 yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya 20% masyarakat dan meninggalkan 80% yang lain,” kata Farouk, Selasa (26/6/2018).
Farouk menjelaskan, mayoritas rakyat tidak bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut, sehinggga taraf hidupnya semakin menurun bukannya makmur, yang ada justru banyak mendapakan tekanan beban hidup dari berbagai sektor.
Penikmat pertumbuhan ekonomi ini hanya kelompok kecil saja akibat struktur sosial di Indonesia yang sejak zaman kolonial hingga pasca reformasi tidak berubah signifikan.
Baca Juga: Anaknya Kalah Pilgub, SBY : Ada Oknum BIN, TNI, Polri Tak Netral
Bahkah melahirkan raja-raja kecil pasca berlakuknya otonomi daerah karena mental birokrat yang masih feodal dan koruptif.
Nah, masih kentalnya sistem feodalistik dalam tatanan politik dan ekonomi negara ini menjadi pangkal masalahnya.
Dominan dalam kelompok kecil ini di antaranya adalah pejabat negara, kalangan militer, politikus, dan tentunya para konglomerat.
Kelompok ini satu sama lain saling menyokong dan mengamankan kepentingannya masing-masing. Tak ayal, meski reformasi sudah bergulir, pertumbuhan ekonomi lagi-lagi hanya memberikan manfaat kepada kelompok kecil tersebut, yang secara bergantian leluasa mengakses sumber daya ekonomi.
“Sementara kelas menengah ke bawah dan kalangan UMKM sulit naik kelas karena keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi akibat dikuasai segelintir elite dan kroni-kroninya,” ungkapnya.
Mengutip laporan dari majalah internasional The Economist, Farouk menyebutkan, bahwa Indonesia berada di peringkat tujuh dunia dalam Crony Capitalism Index.
Menurut Farouk, walaupun bukan sebuah indeks yang sempurna, indeks ini paling tidak menggambarkan sejauh mana sebuah negara memberikan kesempatan ekonomi yang lebih terbuka dan merata kepada warganegaranya.
