Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan tiga bendungan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Karalloe di Kabupaten Gowa dan Pamukkulu di Kabupaten Takalar.
Pembangunan tiga bendungan akan meningkatkan tampungan air sebesar 261,23 juta m3, salah satunya untuk meningkatkan suplai air irigasi di Sulsel yang dikenal sebagai salah satu sentra pangan nasional.
Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun ketahanan air dan pangan nasional.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono optimis penyelesaian ketiga bendungan yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) akan tepat waktu.
“Bendungan Paselloreng ditargetkan rampung Desember 2018. Untuk Bendungan Karalloe, konstruksinya memang dimulai lebih dahulu, namun sempat mengalami masalah pengadaan lahan, sekarang bisa diselesaikan, mudah-mudahan progres konstruksi tidak mengalami kendala lagi. Sementara Bendungan Pamukkulu sudah mulai konstruksi akhir 2017 lalu yakni pembangunan jalan akses dan penyiapan lahan kerja,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Bendungan Paselloreng mulai dibangun sejak pertengahan 2015 akan mengairi lahan irigasi seluas 7.000 ha. Kapasitas tampung maksimal bendungan yakni 138 juta m3 atau 9 kali lebih besar dari Bendungan Raknamo dengan kapasitas 14 juta m3 yang diresmikan Presiden Joko Widodo awal 2018 lalu.
Manfaat lainnya akan menjadi sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 305 liter/detik, pembangkit listrik mikrohidro 2,5 MW, konservasi air, pengendali banjir Sungai Gilireng, perikanan air tawar dan pariwisata.
Bendungan Passeloreng merupakan salah satu dari 9 bendungan yang akan rampung tahun 2018, disamping Bendungan Rotiklod di NTT, Tanju, Mila dan Bintang Bano di NTB, Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Sei Gong di Batam, dan Sindang Heula di Banten.
Konstruksi Bendungan Paselloreng dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya – PT. Bumi Karsa, KSO (Kerjasama Operasi) dengan biaya Rp 736 miliar. Sementara sebagai konsultan supervisi adalah PT. Mettana, PT. Timor Konsultan, PT. Raya Konsultan KSO dengan nilai kontrak supervisi sebesar Rp 37,5 miliar. Progres fisik Bendungan Paselloreng hingga Juni 2018 telah mencapai 73,01 persen.
Baca Juga: Kementerian PUPR: Gondang dan Giriroto Rampung 2018
Untuk biaya pembebasan lahan ketiga bendungan tersebut menggunakan mekanisme dana talangan. Melalui mekanisme tersebut kontraktor dapat membayar lahan yang telah siap dibebaskan dan akan diganti pembayarannya oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
