Suara.com - Demi upaya penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, pemerintah minta seluruh pihak untuk memperhatikan segala aspek kebutuhan perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), khususnya, mendorong seluruh stakeholder terkait perumahan untuk meningkatkan aspek kualitas dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, dan Dirjen Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, kepada wartawan, dalam jumpa pers Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2018, yang kali ini mengusung tema "Wujudkan Rumah Rakyat Berkualitas", di Media Center KemenPUPR, Jakarta, Kamis, (23/8/2018).
Sejarah Hapernas berawal dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat, yang dibuka oleh Wakil Presiden Pertama RI, Muhammad Hatta, pada 25-30 Agustus 1950. Dalam kongres tersebut, Bung Hatta menyampaikan, cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila kita mau sungguh-sungguh bekerja keras.
Kemudian pada 6 Agustus 2008, lahir Keputusan Menteri Negara Perumahan Nasional No: 46/KPTS/M/2008 tentang Hari Perumahan Nasional, yang menyatakan, 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional.
Pada kesempatan itu, Lana menjelaskan, pemerintah ingin perumahan yang dibangun oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, memenuhi syarat laik huni, agar masyarakat dapat hidup lebih berkualitas dan sehat.
"Pada 2018 merupakan peringatan Hari Perumahan Nasional yang ke-11. Tujuan Hapernas adalah untuk mengingatkan kita semua sebagai stakeholder perumahan, bahwa rumah memiliki fungsi yang sangat penting, karena menjadi cikal bakal peradabadan dan jati diri bangsa," katanya.
Dalam rangka mensukseskan peringatan Hapernas 2018, KemenPUPR menyelenggarakan rangkaian kegiatan, diantaranya, ziarah ke makam Menteri Pekerjaan Umum periode 1988-1998, Radinal Mochtar, dan makam Wakil Presiden Pertama, yang juga Bapak Perumahan Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, pameran rumah rakyat pada 22-30 September 2018 di Jakarta Covention Center, dan workshop tentang "Disruptive Technology for Affordable Housing", pada 17 September 2018 di KemenPUPR. Ada juga sayembara rumah tapak dan rumah susun bersubsidi pada Juli-September 2018, peresmian rumah layak huni di Kota Palu, 2 Oktober 2018, dan turnamen Gateball antara mitra perumahan pada 29-31 Agustus 2018.
"Sayembara tersebut digelar, karena kita melihat, semua rumah bersubsidi berdesain sama. Melalui sayembara ini, diharapkan akan muncul desain yang mengangkat arsitektur masing-masing daerah, menggunakan bahan lokal, dan inovasi lainnya yang mengusung kearifan lokal," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Khalawi mengatakan, desain rumah tapak dan rumah susun juga akan mengusung kearifan lokal. Ia mencontohkan, KemenPUPR telah memulai diantaranya dengan penggunaan desain rumah Honai di Papua, pembangunan rumah di Suku Anak Dalam Jambi, yang menggunakan kayu lokal, rusun di Bali yang menggunakan pernak-pernik budaya Bali, dan rusun di Palembang yang dicat dan menggunakan songket khas Palembang.
"Tampilan tersebut akan memperindah rumah, dan bisa digunakan sebagai keperluan wisata, serta mempromosikan kebudayaan dari daerah itu sendiri," kata Khalawi.
Saat ini, sudah 1.288 peserta yang telah memasukan hasil karyanya. Dewan juri adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Profesor Arief Sabarudin, Direktur Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Christ Robert Marbun, akademisi, Profesor Sarwidi, Ikatan Arsitek Indonesia, Djoko Ardianto, praktisi arsitek, Imelda Akmal, dan perwakilan dari Asosiasi Pengembang, Hendra Susanto.
Nantinya, karya para finalis akan akan dipamerkan dalam pameran perumahan September 2018, di Jakarta Convention Center.
TERPOPULER
