Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap urusan defisit keuangan BPJS Kesehatan tak terulang lagi. Setidaknya, masalah utang bisa diselesaikan di tataran Menteri Kesehatan yakni Nila F Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris. Tidak harus sampai ke presiden.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
"Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung lah di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan," kata Jokowi.
Belum lama ini pemerintah sudah menambah anggaran BPJS sebesar Rp 4,9 triliun lewat APBN. Namun dana tersebut masih belum mampu menutupi defisit BPJS Kesehatan.
"Tapi Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak sampai presiden (masalah) kayak gini-gini. (Akhirnya) harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun, tapi ini masih kurang lagi," ujar Jokowi.
Dalam pertemuan ini Jokowi juga bercerita selalu mengecek pelayanan kesehatan di rumah sakit setiap melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah di Indonesia.
"Saya kalau ke daerah pasti belok, saya ingin cek urusan KIS seperti apa, pelaksanaan BPJS seperti apa, urusan komplain seprti apa," katanya.
Tetapi, Jokowi tidak pernah mengajak Menkes atau Dirut BPJS karena ingin mendengar langsung keluhan atau masalah yang dihadapi pasien atau pekerja medis.
"Tapi saya gak pernah ngajak yang namanya Bu Menkes dan Dirut BPJS, enggak. Nanti dirutnya pada takut. Saya pengen suara yang orisinil dari bawah. Sehingga solusi itu bisa segera diselesai kan," katanya lagi.
TERPOPULER
