Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan kondisi utang negara selama 4 tahun pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla (JK). Hal ini untuk mengklarifikasi pernyataan beberapa pengamat yang menyebutkan utang negara makin tinggi di era Jokowi - JK.
Sri Mulyani menggambarkan, pertumbuhan utang negara pada tahun 2018 negatif menjadi 9,7 persen. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 14,5 persen.
"Jadi, sudah mulai menurun. Ini untuk menjawab yang sering dan senang sekali memelihara isu utang. Jawaban ini sering tidak dikutip, karena sengaja masalah utang dipelihara," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Sri Mulyani juga mengungkapkan, banyak pengamat yang bertanya apakah utang negara digunakan hal produktif. Bahkan kata para pengamat, ada kenaikan utang di era Jokowi - JK.
Para pengamat biasanya membandingkan utang periode 2012-2014, kenaikan utang antara Rp 799,8 triliun dan periode 2015-2017 adalah Rp 1.329 triliun.
Menjawab hal itu, Sri Mulyani meminta para pengamat untuk melihat jelas sisi belanjanya dari utang tersebut. Dia membandingkan, pada periode 2012-2014 belanja infrastruktur hanya Rp 456 triliun untuk 3 tahun, sekarang belanja infrastruktur mencapai Rp 904,6 triliun atau dua kali lipat.
"Lalu berapa belanja untuk pendidikan? Dulu hanya Rp 983 triliun untuk 3 tahun, sekarang Rp 1.167 triliun atau naik 118 persen. Belanja pendidikan kan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan dilihat cuma infrastruktur. Belanja kesehatan juga naik, dari Rp 146 triliun menjadi Rp 249,8 triliun atau naik 170 persen," tutur dia.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga menggunakan utang negara untuk melindungi masyarakat miskin yakni dengan perlindungan sosial. Dulu hanya dianggarkan Rp 35 triliun, tetapi kini mencapai 8 kali lipat Rp 299,6 triliun.
Sehingga, hal ini yang membuat tingkat kemiskinan menurun, bahkan di tingkat terendah selama 10 tahun terakhir di level 9,82 persen.
Selain itu, tambah Sri Mulyani, pemerintah juga menggunakan utang untuk transfer ke daerah (TKD). Pada pemerintahaan sebelumnya TKD hanya dianggarkan Rp 88 triliun, namun kini menjadi Rp 315,9 triliun.
"Wong hasilnya jelas kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program. Kalau mau membandingkan apel dengan apel, tidak hanya tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya. Jadi, menggambarkan seluruh cerita secara menyeluruh," pungkas dia.
