Suara.com - Pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi atau DNI. Revisi tersebut tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 16 yang telah dikeluarkan pemerintah pada Jumat (16/11/2018).
Dengan adanya kebijakan ini, 25 bidang usaha dibuka investasinya hingga 100 persen dibuka untuk asing berinvetasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dengan adanya revisi DNI ini akan menimbulkan kisruh dibeberapa kalangan. Pasalnya, revisi tersebut dilakukan menjelang beberapa bulan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Saya tahu pasti akan ada perbincangan karena ini masuk tahun politik. Namun, kita tidak bisa berfikir politik saja tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Menurut Darmin, perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah besar berupa defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang dalam. Oleh karena itu, pemerintah saat ini rengah berusaha untuk mengurangi permasalahan tersebut agar tidak melebar.
"Karena dia tidak mungkin berkurang drastis. Dari mana duitnya? BI menaikkan bunga kebijakan lebih awal itu memberikan kepercayaan kepada market. Itu menenangkan pasar. Dan transaksi finansial. Walaupun CAD tetap, tapi NPI membaik," katanya.
Selanjutnya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan adalah memperluas penggunaan biodiesel 20 persen atau B20. Dengan demikian impor minyak berkurang karena digantikan minyak sawit dalam negeri.
“Intinya adalah kalau perhatikan kebijakan yang disusul itu misalnya B20, bea masuk untuk impor, kemarin yang kita keluarkan perluasan insentif pajak," ujarnya.
“Kita tahu besok tahun politik, tapi masak mau mikir politik saja? Kita harus melakukan sesuatu," lanjutnya.
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16
