Suara.com - Tak terima gajinya telat dan uang lemburan dipotong, ratusan pegawai PT Pos Indonesia menuntut Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengganti jajaran direksi PT Pos Indonesia.
Para pegawai menilai, jajaran direksi tak becus dalam mengelola keuangan perusahaan hingga berujung pada keterlambatan pembayaran gaji pegawai dan pemotongan uang lembur.
"Ganti ganti ganti direksi, ganti direksi sekarang juga!!!" teriakan para pegawai PT Pos Indonesia di depan Gedung Kementerian BUMN, Rabu (6/2/2019).
Akibat dipotongnya uang lembur dan terlambatnya penggajian membuat kehidupan pegawai PT Pos Indonesia semakin terasa sulit.
"Akibat keterlambatan gaji, uang lembur dipotong, teman-teman kami ada yang ngutang ke rentenir. Sampai sekarang masih dikejar-kejar sama rentenir," kata Sekjen Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) Hendri Joni.
Hendri menyebutkan, keterlambatan gaji masih dirasakan hingga bulan Februari 2019 ini. Gaji yang biasanya dibayarkan tanggal 1 malah molor ke tanggal 4.
"Gaji seharusnya tanggal 1 tetapi kita terima di tanggal 4. Bagi kami yang gajinya hanya untuk kehidupan perut ini sangat berarti bagi kita. Makanya kawan-kawan secara nurani tanpa kita paksa kita ajak turun bersama kita menyuarakan ini," tuturnya.
Walaupun gaji sudah terbayarkan, namun tidak lantas membuat pihaknya berpuas diri. Unjuk rasa menurutnya harus terus dilakukan karena keterlambatan gaji mungkin bisa terjadi lagi di bulan selanjutnya.
Pantauan Suara.com, para pendemo sudah tiba di depan Gedung Kementerian BUMN pukul 10.20 WIB. Sambil mengibarkan spanduk, mereka juga meneriakan seruan "ganti direksi" di depan Gedung Kementerian BUMN.
Lokasi demo digelar di tiga titik. Titik pertama telah digelar di gedung Pos Ibu Kota Jakarta pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, Gedung Kementerian BUMN sedang berlangsung dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB, dan pukul 15.00 WIB hingga selesai akan digelar di depan Istana Negara.
TERPOPULER
