Suara.com - Kartika Sutandi, CFA Director of institutional Equity Sales CGS-CIMB Securities menilai, penggabungan layanan keuangan berbasis elektronik milik perusahaan di bawah Kementrian BUMN menjadi LinkAja, dinilai sebagai sebuah langkah positif.
Kartika mengambil contoh di Hongkong, pemerintahnya hanya mengeluarkan satu kartu saja yaitu Octopus Card untuk melayani masyarakat dan turis yang hendak menggunakan public transport, berbelanja makanan, membeli tiket, dan berbelanja. Hal ini juga diterapkan di Singapura, pemerintahnya memiliki satu kartu yaitu EZ-Link Card.
"Sudah saatnya pemerintah memiliki universal payment system seperti LinkAja. Di negara lain Octopus dan Ez Card sudah ada sejak lama sekali dan di negara tersebut hanya ada satu," kata Kartika, di Jakarta, Senin (25/2).
Lebih lanjut, Kartika mengatakan, di Indonesia e-money baru ada beberapa tahun dan semua bank mengeluarkannya. Sebenarnya universal payment system lebih bagus kalau di keluarkan oleh pemerintah karena banyak data yang bisa di dapatkan dari penggunaan universal payment.
"Dengan satu perusahaan layanan keuangan berbasis digital, pemerintah dapat memiliki data keuangan serta behavior masyarakat dan turis yang datang," terangnya.
Selain itu dengan satu kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah, menurut Kartika, akan terjadi efisiensi. Karena perusahaan BUMN tak perlu keluarkan CAPEX yang besar dan tidak perlu saling ‘membakar’ uang.
"Jika penyedia layanan keuangan berbasis elektronik lainnya harus membakar uang untuk mendapatkan pengguna, LinkAja tidak perlu. Cukup dengan menjadi penyedia pembayaran di jalan tol, transportasi publik milik negara, BPJS dan SPBU Pertamina sudah sangat cukup," tutupnya.
