REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) guna membahas Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020 di kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Jokowi meminta semua jajarannya untuk bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dengan cepat.
"Oleh karena itu Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 harus mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut. Kita jaga dengan sehat, inklusif, dan memperkuat daya saing kita," ujar Jokowi dalam Ratas.
Karena itu, dirinya menekankan beberapa hal untuk mengantisipasi perubahan ekonomi global.
Pertama yakni RAPBN 2020 harus diprioritaskan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan dan pelatihan-pelatihan.
"RAPBN 2020 utamanya kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri dan juga memberikan stimulus, rangsangan ini penting sekali," ujar Jokowi.
Kedua, ia berharap RAPBN 2020 bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dari mulai stunting, gizi anak, keselamatan ibu hamil dan program imunisasi.
"Aggaran 5 persen di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air dan juga yang paling penting, masalah stunting, gizi, dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan, program imunisasi itu betul-betul harus jadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia," kata dia.
Kemudian ketiga berkaitan dengan infrastruktur, Jokowi meminta untuk lebih difokuskan dan disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi.
"Baik itu di kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta sentra-sentra usaha mikro, kecil, dan menengah," tutur Jokowi.
Selanjutnya, poin keempat kata Jokowi yakni RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan.
"Saya melihat yang namanya PKH (Program Keluarga Harapan), dana desa, nantinya agar betul-betul bisa menyasar, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro, UMKM, dan yang terakhir, untuk belanja pegawai sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat dan di daerah. Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif, dan pastikan semuanya tepat sasaran," tandasnya.
Dalam ratas hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Agus Gumiwang.
TERPOPULER
