Suara.com - Sepanjang 2015 - 2019, stok beras di Bulog tercatat 2,5 juta ton. Hal ini merupakan hasil Program Upaya Khusus (Upsus) pemerintah untuk percepatan swasembada beras, yang terbukti menuai hasil yang menggembirakan.
Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, kondisi tersebut membuktikan bahwa mimpi pemerintahan Jokowi - JK untuk mewujudkan swasembada beras menjadi kenyataan. Ia membandingkan keberhasilan swasembada beras pada 1984 yang diakui Food and Agriculture Organization (FAO), yang saat itu jumlah penduduknya 162 juta orang, dengan impor sekitar 414 ribu ton.
"Definisi swasembda oleh FAO pada waktu itu, bila mampu mencukupi sendiri dan impor maksimum 10 persen. Pada 2019, dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa yang membutuhkan pasokan 2,5 juta ton beras per bulan atau 29,5 juta ton per tahun, tercukupi dari produksi petani, dan kini stok beras di Bulog ada 2,5 juta ton. Artinya, saat ini Indonesia berhasil meraih swasembada beras," demikian kata lelaki yang akrab disapa Hensat, di Jakarta, Senin (30/9/2019).
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK mewujudkan swasembada beras tentu menjadi sejarah baru. Pada 2015, Indonesia dihadapkan pada kondisi El Nino sehingga terjadi impor beras 1,5 juta ton, yang sebagian meluncur masuk Indonesia hingga awal 2016.
"Namun melalui kebijakan dan program strategis Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pada 2016 - 2017 tidak ada impor beras umum. Pada 2018, impor beras hanya untuk jaga-jaga, karena 2019 ada hajatan politik, yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif," tegasnya.
Hensat menambahkan, berbagai program antisipasi dini dan mitigasi, Kementerian Pertanian berhasil melewati dampak El Nino atau kekeringan terbesar 2015 tersebut. Program tersebut berupa rehabilitasi jaringan irigasi besar-besaran, pompanisasi, sumur dangkal, mekanisasi dan benih tahan kekeringan, hasilnya mampu berproduksi.
"Bila dibandingkan dengan El Nino 1997 - 1998, di mana saat itu penduduk Indonesia berjumlah 203 juta jiwa, terjadi impor 12 juta ton beras. Bila tidak ada program yang masif di 2015, maka jumlah penduduk 258 juta jiwa akan impor 16 juta ton beras," terangnya.
Hensat menilai, infrastruktur dasar pertanian yang telah dibangun 2015 - 2019 menjadi fondasi untuk estafet pembangunan berikutnya. Bahkan Kementan kini tengah fokus mengimplementasikan pertanian dengan teknologi 4.0.
"Ini tentu bukti kebijakan politik sektor pertanian yang bisa merubah pertanian ke depan semakin maju dan berdaya saing. Ke depan, sektor pertanian akan semakin mantap berdaulat pangan, bahkan ekspornya lebih banyak lagi," ujarnya.
Baca Juga: Kementan Lepas Ekspor Produk Olahan Kakao ke Amerika Serikat
