Investor Malas Tanam Modal di Kawasan Ekonomi Khusus, Ini Alasannya

Suara.com - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini baru ada sebanyak 13 KEK ternyata tak begitu dilirik kalangan investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, kurang diliriknya KEK karena banyak aturan atau informasi yang multitafsir yang datang bagi kalangan pengusaha.

"Yang sifatnya multitafsir bisa dihilangkan sehingga kita punya arahan jelas. Ini penting bagi kita di dunia usaha," kata Rosan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Rosan menuturkan, KEK merupakan jalan keluar yang diberikan pemerintah untuk menstimulus perekonomian nasional ditengah-tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global.

Namun nyatanya kata Rosan, KEK sendiri saat ini kurang begitu dilirik para investor, padahal negara lain sudah bergerak cepat untuk menarik investasi ke negaranya.

"Nyatanya kita tertinggal dengan negara-negara tetangga kita yang terus reformasi dirinya sehingga iklim investasinya meningkat. Ini kita ada KEK yang memiliki potensi," ucap Rosan.

Maka dari itu kata Rosan, dirinya mengapresiasi perpanjangan kerja sama pengembangan KEK antara Pemerintah dan Kadin, agar hambatan-hambatan yang dirasa mengganggu investasi dapat dihilangkan.

"Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Darmin (Menko Perekonomian) yang telah kerja sama dan kolaborasi dengan kami dalam rangka peningkatan pengembangan KEK yang punya dampak signifikan bila kita lakukan bersama-sama," harap Rosan.

Rosan menyampaikan kebijakan kemudahan investasi di KEK sejatinya sudah cukup bagus. Namun terkadang di level bawah masih mengalami multitafsir. Dia menilai dengan kerja sama seperti ini mampu memberikan efisiensi dan meningkatkan investasi di KEK.

"KEK ini banyak sekali insentif, baik secara fiskal maupun kemudahan usaha sehingga ini sangat-sangat menarik, harusnya ini jadi ujung tombak dunia usaha seperti manufaktur dan pariwisata. Kebijakan pemerintah ini perlu kita sosialisasikan juga," katanya.