Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Kemenhub: 3 Bandara Dikelola AP I dan AP II, Salah Satunya di Papua

Pebriansyah Ariefana | Achmad Fauzi | Suara.com

Senin, 14 Oktober 2019 | 10:12 WIB
Kemenhub: 3 Bandara Dikelola AP I dan AP II, Salah Satunya di Papua
Bandara Sentani. (Suara.com/Lidya Salmah)

Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan pengelolaan tiga bandara ke Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Tiga bandara itu adalah Bandara Sentani, Jayapura yang akang dikelola Angkasa Pura I (AP I) dan Bandara HAS Hanandjoeddin, Tanjung Pandan serta Bandara Fatmawati, Bengkulu yang akan dikelola Angkasa Pura II (AP II).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan, bahwa kerja sama pemanfaatan yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi APBN sekitar Rp 100 miliar per tahunnya. Adapun, masa konsesi kerja sama ini akan berlaku selama 30 tahun.

"Hari ini ada 3 (tiga) bandara yang dikerjasamakan, setelah sebelumnya Bandara Tjilil Riwut di Palangkaraya dan yang akan datang ada ada 1 lagi yaitu Bandara Labuan Bajo. Jadi total ada 5 bandara yang dikerjasamakan. Satu bandara bisa menghemat kira-kira 100 milyar setahun, baik Capex (Capital Expenses) dan Opex (Operational Expenses). Jadi pemerintah bisa melakukan penghematan kira-kira Rp 500 miliar per tahun," kata Budi dalam keterangannya, Senin (14/10/2019).

Dengan penghematan ini diharapkan dapat mengalihkan anggaran untuk memaksimalkan pembangunan dan perawatan bandar udara lain yang ada di pelosok Indonesia. Skema kerjasama pemanfaatan ini juga diharapkan dapat mendorong pihak swasta lain agar melalukan kerjasama dengan pemerintah.

"Saya pikir ini suatu iklim investasi yang bagus, karena dengan pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk berkembang maka banyak lagi swasta yang percaya bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, total aset yang dikerjasamakan, mencapai Rp 11,06 triliun dengan rincian, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu mencapai Rp 2,50 triliun, Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjung Pandan mencapai Rp 1,75 triliun, dan Bandara Sentani Jayapura mencapai Rp 6,80 triliun.

Menhub meminta pada pihak Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II untuk dapat mengelola dan melakukan pengembangan pada tiga bandara ini dengan profesional.

"Kami harapkan AP I dan AP II bisa membangun merawat bandara ini lebih profesional. Untuk logistik, wisata, dan untuk kebanggaan masing-masing daerah," pungkas Budi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bandara Radin Inten II Resmi Dikelola AP II, Menhub: Negara Hemat Rp 100 M

Bandara Radin Inten II Resmi Dikelola AP II, Menhub: Negara Hemat Rp 100 M

Bisnis | Minggu, 13 Oktober 2019 | 11:06 WIB

KPK Periksa Vice President AP II, Sebagai saksi Tersangka Suap Proyek BHS

KPK Periksa Vice President AP II, Sebagai saksi Tersangka Suap Proyek BHS

News | Selasa, 08 Oktober 2019 | 13:11 WIB

KPK Akan Periksa Mulyadi, Pejabat AP II di Kasus BHS

KPK Akan Periksa Mulyadi, Pejabat AP II di Kasus BHS

News | Jum'at, 04 Oktober 2019 | 10:59 WIB

Dirut PT INTI Diciduk KPK, Manajemen Klaim Operasional Perusahaan Aman

Dirut PT INTI Diciduk KPK, Manajemen Klaim Operasional Perusahaan Aman

Bisnis | Kamis, 03 Oktober 2019 | 11:28 WIB

Terkini

Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026

Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 23:04 WIB

Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026

Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 22:11 WIB

Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026

Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 20:05 WIB

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:52 WIB

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:47 WIB

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:44 WIB

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:37 WIB

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:36 WIB

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:30 WIB

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:00 WIB