Suara.com - Menghadapi Natal dan Tahun Baru 2020, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebutuhan beras nasional dalam kondisi aman. Kepastian ini didukung dengan cadangan beras saat ini yang mencapai 4.776.000 ton.
"Kebutuhan Natal dan tahun baru, saya pastikan aman. Kami juga sudah mengantisipasi dan melakukan validasi data dari kesiapan-kesiapan panen," ujar Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Ia menambahkan, kebutuhan beras juga akan terjamin karena secara perlahan, panen raya akan berlangsung pada akhir Desember tahun ini hingga memasuki masa puncak, April 2020. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki stok beras yang baru.
"Apalagi pada Januari nanti, kami prediksi akan terjadi stok beras baru sebanyak 16.000 ton. Lalu pada Februari sebanyak 576.000 ton, dan puncak panen raya pada Maret menuju April, kurang lebih mencapai 4.255.000 ton," katanya.
Meski demikian, kata Syahrul, Indonesia sempat memiliki kekurangan beras sebanyak 1.241.000 ton pada November 2019. Kekurangan ini disimpulkan dari data produksi beras yang hanya 1.233.000 ton, sedangkan perkiraan kebutuhan beras mencapai 2.474.000 ton.
"Tapi kita masih punya cadangan sebanyak yang saya sebutkan tadi," katanya.
Di samping kebutuhan dalam negeri, Syahrul mengatakan bahwa Presiden Jokowi, dalam rapat terbatasnya menginstruksikan kementerian terkait melalukan ekspor beras ke sejumlah negara.
"Tadi ada perintah dari presiden, bahwa saya diminta untuk mempersiapkan ekspor beras, sehingga Indonesia ini tidak hanya melihat impor. Tahun ini dipersiapkan beras premium (untuk ekspor). Insyaallah, per Januari akan dilakukan persiapan," katanya.
Menurut Syahrul, beras yang akan diekspor rencananya 100.000 sampai 500.000 ton, yang meliputi bibit, irigasi dan lahan. Di samping itu, ada juga persiapan diplomasi dagang yang menjadi bagian penting pada proses ekspor. Ia optimistis, proses ini bisa dilakukan pada awal Maret 2020.
"Dalam pikiran saya, semua negara akan dijajaki dulu. Yang jelas, kita harus bisa bersaing dengan beras-beras yang ada dari negara lain. Walaupun sampai sejauh ini belum ada komunikasi yang lebih teknis dengan negara tujuan ekspor. Saya mohon waktu," katanya.
Untuk itu, Syahrul memastikan pemerintah akan menyesuaikan regulasi ongkos produksi dengan penyesuaian logistik dan distributor. Dalam hal ini, dia berharap pengusaha swasta dapat mengambil peranan pada peningkatan nilai ekspor beras.
"Ya kalau bisa pengusaha kenapa mesti pemerintah, Siapa pun menurut saya, mau BUMN atau siapa saja yang penting kita ekspor," ujarnya.
TERPOPULER
