Menhub Tolak Usul DPR soal Pengurusan Surat Kendaraan Dialihkan ke Kemenhub

Iwan Supriyatna, Achmad Fauzi

Jum'at, 07 Februari 2020 | 16:03 WIB
Menhub Tolak Usul DPR soal Pengurusan Surat Kendaraan Dialihkan ke Kemenhub
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Suara.com/Achmad Fauzi)

Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi wacana Komisi V DPR untuk mengalihkan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKPB) dari Kepolisan ke Kementerian Perhubungan.

Menurut Budi Karya, wacana tersebut seharusnya tak dilakukan. Pasalnya, pengelolaan SIM, STNK dan BPKB sudah terstruktur baik oleh Kepolisian RI.

"Lebih bagus yang punya kelembagaan, kalau di daerah saya engga punya lembaga, menjadi tidak efisien membuat lembaga baru di sana tentang efisiensi dan kompetensi," ujar Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Dalam hal ini, Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini justru meminta bantuan dalam memantau jembatan timbang hingga terminal. Sehingga, jika terjadi pelanggaran bisa langsung ditindak.

"Saya sudah konsultasi dengan Kapolri saya minta tolong di jembatan timbang terminal kami memiliki keamanan dengan polisi karena di situ kami melakukan law enforcement tentunya nanti diback up oleh polisi supaya jangan mengganggu tim dari Polri. Dua tempat aja terminal dan jembatan timbang," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho mengungkapkan adanya wacana soal pengalihan pembuatan surat izin mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKPB) dari Kepolisan kepada Kementerian Perhubungan.

Wacana tersebut diungkapkan Irwan saat melakukan interupsi di dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 pada Kamis (6/2/2020) sore.

Ia mengatakan wacana pengalihan surat-surat terkait kendaraan bermotor itu seiring dengan rencana revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Pimpinan, terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sekarang masuk Prolegnas 2020, dalam proses pembahasanya ada wacana berkembang soal pembuatan SIM dan STNK dan BPKB dialihkan ke Kementerian Perhubungan dari Kepolisian," kata Irwan.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

DPR Ungkap Ada Wacana Pengalihan Pembuatan SIM, STNK, BKPB ke Kemenhub

DPR Ungkap Ada Wacana Pengalihan Pembuatan SIM, STNK, BKPB ke Kemenhub

News | Kamis, 06 Februari 2020 | 21:20 WIB

Penerbangan dari dan ke China Ditutup, Menhub: Risiko Airlines

Penerbangan dari dan ke China Ditutup, Menhub: Risiko Airlines

Bisnis | Kamis, 06 Februari 2020 | 08:39 WIB

Waspada Beli Mobil di Jawa Timur, Ditipu STNK Palsu

Waspada Beli Mobil di Jawa Timur, Ditipu STNK Palsu

Jatim | Rabu, 05 Februari 2020 | 09:36 WIB

Terkini

BI Akan Pakai Big Data QRIS demi Genjot Kredit UMKM

BI Akan Pakai Big Data QRIS demi Genjot Kredit UMKM

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:32 WIB

Disokong Dana China, Bahlil Janji Program Hilirisasi Sentuh Pengusaha Kecil

Disokong Dana China, Bahlil Janji Program Hilirisasi Sentuh Pengusaha Kecil

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:30 WIB

Tak Hanya Bangun Baru, Pemerintah Ingin Perusahaan Renovasi Rumah Sekitar Operasional

Tak Hanya Bangun Baru, Pemerintah Ingin Perusahaan Renovasi Rumah Sekitar Operasional

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:25 WIB

Indonesia Diusulkan Punya 3 Wapres, Ketua DPD Ungkap Alasannya

Indonesia Diusulkan Punya 3 Wapres, Ketua DPD Ungkap Alasannya

News | Minggu, 22 November 2026 | 15:23 WIB

Meski Suku Bunga Naik, BI Guyur Likuiditas Bank lewat Pangkas GWM dan Insentif KLM

Meski Suku Bunga Naik, BI Guyur Likuiditas Bank lewat Pangkas GWM dan Insentif KLM

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:21 WIB

Lelaki Pakai Sunscreen Dianggap Tabu, Ada yang Salah dengan Stereotipnya!

Lelaki Pakai Sunscreen Dianggap Tabu, Ada yang Salah dengan Stereotipnya!

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 15:20 WIB

Nike Dunk Vs Air Force 1 Lebih Nyaman Mana? Ini Bedanya dari Desain hingga Bantalan Sol

Nike Dunk Vs Air Force 1 Lebih Nyaman Mana? Ini Bedanya dari Desain hingga Bantalan Sol

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 15:15 WIB

Pelemahan Rupiah hingga Suku Bunga The Fed Jadi Alasan BI Rate Naik ke 6%

Pelemahan Rupiah hingga Suku Bunga The Fed Jadi Alasan BI Rate Naik ke 6%

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:14 WIB

11 Ruas Tol Baru yang Dibuka Fungsional dan Gratis Selama Nataru

11 Ruas Tol Baru yang Dibuka Fungsional dan Gratis Selama Nataru

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:14 WIB

Sambut Usulan KKP, BGN Setuju Ikan Masuk Menu MBG Dua Kali Sepekan

Sambut Usulan KKP, BGN Setuju Ikan Masuk Menu MBG Dua Kali Sepekan

News | Minggu, 22 November 2026 | 15:09 WIB

×